Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?
Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “pidana”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Restitusi dan Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban tindak p...
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-Unda...
Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang definisi dan pengertian seponering serta kaitannya dengan asas oportunitas dan peran J...
Memandang Prinsip Legalitas dalam Lanskap Hukum Pidana Formil
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang pentingnya asas hukum dan prinsip legalitas dalam sistem hukum Indonesia, terutama dal...
Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Penundaan Pemilu
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang Problematika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan partai p...
Polemik Cover Lagu: Hak Cipta, Etika Berkarya dan Konsekuensi Hukumnya
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hak cipta dan etika dalam berkarya musik, terutama dalam konteks meng-cover lagu atau...
Paradoks Independensi Kekuasaan Kehakiman
Tulisan ini membahas Independensi Kekuasaan Kehakiman yang ditulis oleh ditulis oleh Fajar Laksono Suroso yang telah terbit di Majal...
Asas Legalitas: Sejarah dan Perkembangan yang Perlu Diketahui
Literasi Hukum - Asas Legalitas adalah prinsip hukum yang mendasarkan keabsahan tindakan hukum pada dasar hukum yang jelas dan tegas...
Tracing Art: Sebuah Pelanggaran Hak Cipta?
Literasi Hukum - Artikel ini membahas polemik mengenai maskot Nindy dari DJPb yang dianggap sebagai hasil "tracing art" atau menjipl...
Tahap Pra Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana: Koordinasi Peran antara Penyidik dan Penuntut Umum
Literasi Hukum - Pra penuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengawasi perkembangan penyidikan, mempelajari kelengkapan...
Halaman 24 dari 31
