Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya
Recent Post
“Kabur Aja Dulu”: Suara Kritis Anak Muda di Tengah Isu Sosial Politik
Fenomena “kabur aja dulu” dari anak muda terkait ketidakpuasan politik, kesulitan ekonomi, dan tantangan mental, namun tetap ada harapan untuk berubah
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Literasi Hukum Indonesia
Bubarkan Fakultas Hukum: Ketika Teori Keadilan Sekadar Alat Penjahat Bermodal
Esai ini mengkritik Fakultas Hukum yang dianggap tidak relevan karena hukum di Indonesia lebih tunduk pada uang dan kekuasaan daripada keadilan. Pendi
Banyak Pelanggaran HAM yang Tak Terdengar: Negara Gagal Melindungi Warga Papua
Negara seharusnya melindungi hak asasi manusia, tetapi di Papua justru membiarkan PHK sepihak, intimidasi bersenjata, dan hilangnya nyawa setelah peng
Pendidikan Tidak Diprioritaskan: Akankah SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 Tercapai?
Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan serius, Tagar #IndonesiaGelap pun mencerminkan kekecewaan publik dan menyoroti program MBG.
Karut Marut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung
Reformasi menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Hak Uji Materiil
Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis
Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.
Kontroversi Pagar Laut di Indonesia: Antara Hak, Regulasi, dan Dampaknya bagi Nelayan
Munculnya Hak diatas perairan menjadi polemik baru dalam konteks ilmu hukum apakah legal atau ilegal?
UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan mendukung UMKM
Hutan Mangrove dan Perubahan Iklim: Urgensi Regulasi yang Lebih Tegas
Hutan mangrove penting dalam mitigasi perubahan iklim. Regulasi yang tegas diperlukan untuk melindungi ekosistem ini dari kerusakan lebih lanjut.
Danantara dan Bank Emas: Jejak Langkah Menuju Indonesia Emas?
Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper
Keunggulan Layar ASUS Zenbook A14 UX3407: Apakah Sudah OLED?
Literasi Hukum – ASUS Zenbook A14 UX3407 adalah laptop ringan dengan desain premium dan teknologi canggih. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah layarnya. Apakah sudah menggunakan panel OLED? Mari…
Reklamasi Pantai: Ancaman atau Peluang Pembangunan?
Reklamasi pantai dapat memberikan peluang ekonomi tetapi juga dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Diperlukan pendekatan berkelanjutan dan parti
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?
Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan
Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi terlibat dalam isu.
Pasangan Calon Bupati Dogiyai Nomor Urut 04 Ajukan Gugatan ke MK terkait Penetapan Hasil Pilkada
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor Urut 04, Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotoki, menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
