Artikel ini membahas penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang merupakan aspek esensial yang memengaruhi kelancaran operasional dan stabilitas hubungan bisnis.
Recent Post
![Debt Collector Sewenang-Wenang? Kenali Hak Anda Dan Lindungi Diri Dari Penagihan Ilegal! 15 Debt Collector Sewenang-wenang? Kenali Hak Anda dan Lindungi Diri dari Penagihan Ilegal!](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Debt-Collector-Sewenang-wenang-Kenali-Hak-Anda-dan-Lindungi-Diri-dari-Penagihan-Ilegal-180x130.webp)
Debt Collector Sewenang-wenang? Kenali Hak Anda dan Lindungi Diri dari Penagihan Ilegal!
Artikel ini membahas kasus penagihan hutang secara sewenang-wenang oleh debt collector di Indonesia, regulasi OJK yang mengatur kerja sama dengan pihak ketiga, pentingnya surat kuasa khusus, serta implikasi hukum dari penagihan yang tidak sesuai prosedur.
![Mahasiswa Fakultas Hukum Upn Veteran Jawa Timur Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Di Jalan Rajekwesi Hingga Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro 16 Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Mahasiswa-Fakultas-Hukum-UPN-Veteran-Jawa-Timur-Melakukan-Kegiatan-Pengabdian-Masyarakat-di-Jalan-Rajekwesi-hingga-Jalan-Veteran-Kabupaten-Bojonegoro-180x130.jpg)
Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro
Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di sepanjang Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran, Kabupaten Bojonegoro.
Literasi Hukum Indonesia
![Mahasiswa Upn Veteran Jatim Magang Di Kejaksaan Bojonegoro, Tingkatkan Kompetensi Dan Pengabdian Masyarakat 23 Mahasiswa UPN Veteran Jatim Magang di Kejaksaan Bojonegoro, Tingkatkan Kompetensi dan Pengabdian Masyarakat](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-19.07.39_6bb40a62-180x130.jpg)
Mahasiswa UPN Veteran Jatim Magang di Kejaksaan Bojonegoro, Tingkatkan Kompetensi dan Pengabdian Masyarakat
Dalam rangka penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kerja sama strategis dengan berbagai institusi pemerintah, salah satunya dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
![Kuhp Baru Dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat Dan Membungkam Kritik? 24 KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/KUHP-Baru-dan-Pasal-Penghinaan-Presiden-Antara-Melindungi-Martabat-dan-Membungkam-Kritik-180x130.webp)
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
![Judicial Heroes: Konsep, Peran, Dan Implikasinya Dalam Sistem Peradilan 25 Judicial Heroes: Konsep, Peran, dan Implikasinya dalam Sistem Peradilan](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Judicial-Heroes-Konsep-Peran-dan-Implikasinya-dalam-Sistem-Peradilan-180x130.webp)
Judicial Heroes: Konsep, Peran, dan Implikasinya dalam Sistem Peradilan
Artikel ini membahas tentang konsep “judicial heroes”, peran mereka dalam sistem peradilan, serta implikasi yang dihasilkan dari keberadaan mereka.
![Pelaksanaan Paten Sederhana Di Indonesia 32 Pelaksanaan Paten Sederhana di Indonesia](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Pelaksanaan-Paten-Sederhana-di-Indonesia-180x130.webp)
Pelaksanaan Paten Sederhana di Indonesia
Artikel ini membahas pendaftaran, pengumuman, perlindungan hak atas paten, hingga penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan paten sederhana
![Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting Untuk Kepastian Hukum 33 Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Pencatatan-Perjanjian-Sewa-Tanah-Langkah-Penting-untuk-Kepastian-Hukum-180x130.webp)
Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum
Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.
![Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera Dan Hak Asasi Manusia 34 Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Pencabutan-Hak-Politik-Koruptor-Antara-Efek-Jera-dan-Hak-Asasi-Manusia-180x130.webp)
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
![Perbedaan Ptun Dan Pn Dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan Atas Sertifikat Hak Milik 35 Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Perbedaan-PTUN-dan-PN-dalam-Wewenangnya-Terkait-Perkara-Pertanahan-atas-Sertifikat-Hak-Milik-180x130.webp)
Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
![Mahasiswa Upn Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang Mbkm Di Kejaksaan Negeri Bojonegoro 36 Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Picture111-180x130.jpg)
Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
![Mahasiswa Upn “Veteran” Jawa Timur Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 37 Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/07/Picture1-180x130.jpg)
Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan di area sekitar Alun-Alun dan Taman Rajekwesi, Bojonegoro.
![Ketentuan Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan 38 Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Ketentuan-Hukum-terkait-Kewenangan-Notaris-Dalam-Pembuatan-Akta-Yang-Berkaitan-Dengan-Pertanahan-180x130.webp)
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.
![Persoalan Hak Ulayat Desa Pakel: Sejarah Konflik Dan Perjuangan Warga 39 Persoalan Hak Ulayat Desa Pakel: Sejarah Konflik dan Perjuangan Warga](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Persoalan-Hak-Ulayat-Desa-Pakel-180x130.webp)
Persoalan Hak Ulayat Desa Pakel: Sejarah Konflik dan Perjuangan Warga
Artikel ini mengeksplorasi sejarah panjang dan perjuangan masyarakat Desa Pakel, Banyuwangi dalam mempertahankan hak ulayat mereka
![Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum Dan Sosial 40 Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Extra-Judicial-Killing-Suatu-Analisis-Hukum-dan-Sosial-180x130.webp)
Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial
Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.
![Sisi Gelap Proyek Tol Cisumdawu: Hak Warga Dan Kerugian Lingkungan! 41 Sisi Gelap Proyek Tol Cisumdawu: Hak Warga dan Kerugian Lingkungan!](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Sisi-Gelap-Proyek-Tol-Cisumdawu-Hak-Warga-dan-Kerugian-Lingkungan-180x130.webp)
Sisi Gelap Proyek Tol Cisumdawu: Hak Warga dan Kerugian Lingkungan!
Artikel ini mengungkap sisi gelap dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu terhadak hak warga yang terabaikan dan keruskan sawah pada area tersebut.
![Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan 42 Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Historisitas-Mahkamah-Konstitusi-Gagasan-Independensi-Lembaga-Peradilan-180x130.webp)
Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan
Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.
![Menakar Implementasi Uu Tpks: Antara Ketersediaan Aturan Dan Kesiapan Aparat 43 Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG_4116-1-180x130.jpeg)
Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat
Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.
![Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat! 44 Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Transisi-Sertipikat-Tanah-Elektronik-Pemerintah-Harus-Bijak-Jangan-Persulit-Rakyat-180x130.webp)
Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!
Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik
![Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah 45 Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Pengakuan-Dan-Perlindungan-Terhadap-Masyarakat-Hukum-Adat-Melalui-Suatu-Keputusan-Kepala-Daerah-180x130.webp)
Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.