Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai
Recent Post
Telaah Normatif Bentrokan Hak Asasi Manusia dengan Netralitas ASN dalam Kebebasan Hak Berbicara
Sebagai penyelenggara negara, ASN dibatasi haknya terutama hak bersuara demi terjaganya netralitas. Namun, bagaimana harmonisasinya dengan HAM?
Cryptocurrency Sebagai Media Pencucian Uang
Artikel ini membahas pengertian cryptocurrency sebagai sistem keuangan digital yang terdesentralisasi, serta risiko pencucian uang yang memanfaatkan sifat anonim dan kurangnya regulasi dalam crypto. Diuraikan juga tahapan pencucian uang, metode yang digunakan, dan tantangan yang dihadapi otoritas dalam mengatasi praktik ilegal ini.
Literasi Hukum Indonesia
Sejarah dan Perkembangan Tata Hukum Indonesia
Artikel ini membahas tentang sistem hukum yang dipakai di Indonesia sebelum penjajahan, penjajahan, dan pasca penjajahan.
Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia
Artikel ini membahas pentingnya kesadaran hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan beradab di Indonesia.
Penggalian Nilai Konstitusional Freedom from Religion dan Komparasi Konsepsi Hak Asasi Manusia
Artikel ini akan menganalisis posisi konstitusi Indonesia terhadap ateisme mengingat konstitusi Indonesia sangat kental dengan nilai religius.
Memahami Hubungan Sosial,Politik, dan Hukum
Bahasan singkat dan sederhana dari tiga definisi Sosial, Politik, dan Hukum yang saling tumpang tindih dan jarang dibahas.
Fenomena Surat Ijo: Konflik Kepemilikan Tanah yang Kompleks di Surabaya
Fenomena Surat Ijo di Surabaya mengungkap konflik kepemilikan tanah antara warga dan pemerintah, mencerminkan isu hukum dan sosial yang kompleks. Artikel ini membahas sejarah, status hukum, serta upaya penyelesaian melalui pendekatan kolaboratif, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Penipuan dalam Jual Beli Online
Artikel ini membahas tentang maraknya penipuan dalam jual beli online dan upaya pencegahannya.
Akibat Hukum Syarat Objektif Tidak Dipenuhi Dalam Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
Artikel ini membahas tentang akibat hukum syarat objektif tidak dipenuhi dalam jual beli saham perseroan terbatas (PT) tertutup
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Bank
Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi yuridis maupun sosial.
Ketidakabsahan Masa Percobaan (Probation) Bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)
Artikel ini membahas tentang ketidakabsahan masa percobaan atau probation bagi pekerja yang menjalankan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Menilik Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Artikel ini membahas keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia, fleksibilitas dalam memilih arbiter, serta tata cara pengajuan koreksi atau keberatan terhadap putusan arbitrase berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Temukan pentingnya aturan lebih lanjut terkait tata cara pengajuan koreksi dan keberatan dalam arbitrase.
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia
Artikel ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).
Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas
Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, dijelaskan pula tanggung jawab likuidator dalam menyelesaikan aset perusahaan dan kewajiban yang harus dipenuhi selama proses pembubaran dan likuidasi.
Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Oleh Tenaga Pendidik
Artikel ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh tenaga pendidik, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua, tenaga kependidikan, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Mengenal Contempt of Court Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan
Artikel ini membahas seputar materi contempt of court, yakni pengertian, payung hukum, ruang lingkup serta kasus yang pernah terjadi di Indonesia
Pentingnya Hukum Adat dalam Mencegah Perkawinan Dini di Indonesia
hukum adat memiliki potensi besar dalam mencegah perkawinan dini di Indonesia, asalkan ada upaya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat.
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
