Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Recent Post
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Jalan Terjal Beban Pembuktian dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual
Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang tidak terungkap.
Literasi Hukum Indonesia
Akselerasi Artificial Intelligence dan Tantangan Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Keberadaan teknologi kecerdasan buatan telah menjadi tantangan baru di era Next Level Technology bagi Mahkamah Konstitusi
Akhiri Kultus “Oknum” dan Evaluasi Praktik Salah Tangkap
Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh sejumlah oknum aparat penegak hukum menjadi sinyal urgensitas pembenahan
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Membongkar Siklus Pork Barrel Politics dalam Korupsi Pemilu di Indonesia
Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.
Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.
Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis
KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.
Ketika Tanah Air Bergantung pada Tanah Asing: Ironi Impor Pangan
Indonesia bergantung pada impor pangan meski punya potensi agraris besar, akibat infrastruktur dan preferensi konsumen.
Dari Tarif ke Tribunal: Menelisik Retaliasi China dalam Perang Dagang Global
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 2018 menjadi salah satu konflik ekonomi terbesar abad ke-21
Jangan Salah Kaprah, Ini Alasan Kenapa Pasangan Tetap Punya Peran dalam Harta Bawaan
Harta bawaan dalam pernikahan sering dianggap sepenuhnya milik pribadi. Namun, bagaimana jika pasangan ikut berkontribusi? Simak penjelasan hukumnya di sini.
Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Kehadiran Amicus Curiae dalam peradilan, Siapakah mereka?
Artikel ini membahas mengenai praktek Amicus Curiae didalam peradilan Indonesia
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Artikel membahas pembuktian perkara pidana penganiayaan berat menggunakan visum et repertum, peran, tujuan ilmu kedokteran forensik untuk pembuktian
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
