Membahas mengenai Putusan MK mengenai Pendidikan Dasar Gratis yang ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan Masdar Farid
Recent Post

Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik
Gagasan Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara

Undang-Undang dan Jebakan Hukum Formalistik
Legislasi kita sering sah secara prosedural, tapi miskin keadilan. Artikel ini mengulas bahaya pendekatan hukum formalistik dan pentingnya reformasi.
Literasi Hukum Indonesia

Paradoks ODOL: Supir Truk, Kriminalisasi Struktural, dan Ilusi Penegakan Hukum di Indonesia
Artikel ini mengupas tuntutan sopir, cacat struktural hukum lalu lintas, dan solusi reformasi agar hukum lebih adil bagi buruh jalanan.

Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Antara Hukum, Politik, dan Etika Demokrasi
Artikel ini membahas wacana pemakzulan Gibran: ujian hukum, politik, dan etika dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.

Justice for Whom? English Dominance as a Barrier to Legal Access
This article explores the dominance of the English language in international legal systems and its implications for global justice.

Podcast Ulasan Artikel: Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-3 mengenai Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu.

Podcast Ulasan Artikel: Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-2 mengenai Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan di Hungaria dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar.

Podcast Ulasan Artikel: Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
Yuk ikuti Podcast Ulas Artikel jurnal edisi ke-1 mengenai Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya.

Tentang Kami: Sebuah Perjalanan Menerjemahkan Hukum untuk Indonesia
Kami percaya, pemahaman hukum adalah hak asasi intelektual setiap warga negara.

Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?
Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam
Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.

MBG sebagai Gagasan Hak atas Pangan dan Kewajiban Negara
Program Makan dan Minum Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan hak atas pangan masyarakat

Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?
Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.

Lemahnya Pemberantasan Pencucian Uang
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Jalan Terjal Beban Pembuktian dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual
Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang tidak terungkap.