Artikel ini membahas tentang ketidakabsahan masa percobaan atau probation bagi pekerja yang menjalankan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Recent Post
Menilik Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Artikel ini membahas keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia, fleksibilitas dalam memilih arbiter, serta tata cara pengajuan koreksi atau keberatan terhadap putusan arbitrase berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Temukan pentingnya aturan lebih lanjut terkait tata cara pengajuan koreksi dan keberatan dalam arbitrase.
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia
Artikel ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).
Literasi Hukum Indonesia
Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas
Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, dijelaskan pula tanggung jawab likuidator dalam menyelesaikan aset perusahaan dan kewajiban yang harus dipenuhi selama proses pembubaran dan likuidasi.
Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Oleh Tenaga Pendidik
Artikel ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh tenaga pendidik, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua, tenaga kependidikan, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Mengenal Contempt of Court Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan
Artikel ini membahas seputar materi contempt of court, yakni pengertian, payung hukum, ruang lingkup serta kasus yang pernah terjadi di Indonesia
Pentingnya Hukum Adat dalam Mencegah Perkawinan Dini di Indonesia
hukum adat memiliki potensi besar dalam mencegah perkawinan dini di Indonesia, asalkan ada upaya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat.
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Legalitas Investasi Aset Cryptocurrency Yang Dapat Di Perdagangkan Di Indonesia
Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia
Mengenal Apa Itu Hukum
Hukum mempunyai pengertian yang cukup beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya, Sebagian besar para ahli hukum berpendapat bahwa sulit untuk memberikan defenisi yang tepat memadai tentang apa itu hukum.
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
Artikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
KY Pecat 3 Hakim Vonis Bebas Ronnald Tannur : Bukti Tercideranya Independensi Hakim dan Turunnya Marwah Pengadilan di Indonesia
Artikel ini membahas tentang opini penulis tentang pengaruh antara marwah pengadilan dan kasus pembunuhan ronnald tannur
Nikah Siri : Bentuk Perlindungan atau Penghancuran Terhadap Perempuan?
Apakah nikah siri adalah sebagai solusi atau justru pintu masuk menuju masalah baru?
Rangkaian Kata Bohong dan Tipu Muslihat Dalam Suatu Tindak Pidana Penipuan
Artikel ini membahas tentang Definsi dan Penjelasan Singkat dari Suatu Tindak Pidana Penipuan.
Mengenal Apa itu Due Process Model dan Crime Control Model dalam Hukum Acara Pidana
Artikel ini membahas terkait apa yang dimaksud dengan due process model dan crime control model dalam hukum acara pidana.
Batu Sandungan Transformasi Teknologi di Indonesia
Perkembangan transformasi teknologi di Indonesia masihlah menyisakan hambatan yang ekstra. Kejadian seperti pencurian data nasional dibawah pengawasan Kominfo, maraknya judi online, maupun industri otomotif nasional seperti mobil SMK yang tidak memiliki skala produksi yang layak dan hanya untuk pajangan.
Hak-Hak Pekerja Ketika Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Efisiensi
Artikel ini membahas tentang Hak-hak PekerjaKetika Perusahaan Melakukan PHK Karena Alasan Efisiensi
Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha terhadap Pekerja Kontrak
Artikel ini membahas perlindungan hukum PHK terhadap pekerja PKWT yang masih dalam masa kontrak & cara penyelesaian perselisihan PHK bagi pekerja PKWT
