Literasi Hukum – Artikel ini membahas mengenai bagaimana Statuta Roma menjadi harapan baru bagi Masyarakat Internasional.
Duta Besar Swedia untuk PBB, Pierre Schori, membuat pernyataan tak lama setelah menara kembar World Trade Center dihancurkan oleh teroris: “Serangan 11 September adalah pembunuhan kejam terburuk terhadap warga sipil oleh teroris, yang harus ditafsirkan sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan pelakunya harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Dalam situasi ini Statuta Roma telah menciptakan babak baru bagi Masyarakat Internasional dalam Hukum Internasional yang tidak diragukan lagi akan berdampak pada tindakan langsung dan perilaku manusia.”
Perlindungan dan Keadilan untuk Masyarakat Internasional
Gagasan tentang Mahkamah Internasional yang mengadili kasus-kasus kejahatan yang dilakukan di luar negeri sebenarnya sudah ada sejak lama. Tentu saja, banyak kejahatan Internasional yang berat dan pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diadili oleh negara di mana kejahatan itu dilakukan karena sistem peradilan tidak memiliki kredibilitas atau karena hukum hanyalah alat kekuasaan. Kesimpulannya, kejahatan tanpa akibat atau impunitas adalah kebenaran kejam yang harus diterima, terutama di negara dengan pemerintahan otoriter. Misalnya, kejahatan dapat dilakukan di sana tanpa konsekuensi. Setelah berpuluh-puluh tahun rakyat kita dipaksa tunduk pada impunitas, sekalipun ada pengadilan bagi mereka yang melanggar HAM, pengadilan itu adalah realitas baru.
Ada Pengadilan Internasional; itu dikenal sebagai Mahkamah Pengadilan Internasional, dan dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor pusatnya berada di Den Haag, Belanda. Keberadaannya adalah untuk mengadili kejahatan internasional termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap hak asasi manusia, Mahkamah Pengadilan Internasional dianggap tidak cukup.
Dalam hal mengadili perkara yang melibatkan negara daripada “orang” yang melakukan kejahatan, Mahkamah Pengadilan Internasional justru lebih efektif. Itulah sebabnya Pengadilan Nuremberg didirikan setelah Perang Dunia II untuk para penjahat perang. Dan oleh karena itu, sebuah pengadilan khusus didirikan, seperti kasus Rwanda, untuk menangani kasus genosida di negara bekas Yugoslavia.
Ini bukan pengadilan permanen; semua ini ditangani oleh pengadilan ad hoc yang membutuhkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB sebenarnya sangat bergantung pada interaksi politik di antara negara-negara anggotanya, yang pada gilirannya bergantung pada perbedaan kepentingan politik masing-masing negara.
Lahirnya Statuta Roma
Pada tanggal 17 Juli 1998, pada pertemuan PBB, 120 negara menyepakati undang-undang yang sekarang dikenal sebagai Statuta Roma, momentum kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pembentukan Mahkamah Internasional permanen. Tujuh negara memilih menentangnya, dan 21 lainnya memilih tidak memberikan suara. Jika jumlah minimal 60 negara telah meratifikasi Statuta Roma, yang merupakan cikal bakal pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, hal itu akan menandai babak baru dalam sejarah gerakan hak asasi manusia. Para pelanggar HAM harus sangat prihatin karena ada kemungkinan mereka akan dijerat dengan pidana jika dikatakan bahwa pengadilan nasional tidak dapat diandalkan.
Ratifikasi tampaknya mengalami stagnasi karena banyak negara tidak siap menerima kenyataan bahwa warga negaranya potensi menghadapi proses hukum di Mahkamah Pengadilan Internasional. Statuta Roma telah diratifikasi oleh 56 negara pada saat itu, menyusul ratifikasi Panama sebulan sebelumnya. Oleh karena itu, hanya diperlukan empat ratifikasi tambahan. Koalisi internasional yang mendorong ratifikasi sangat yakin bahwa Statuta Roma akan diratifikasi oleh 60 negara pada 11 April 2002 sesuai rencana. Statuta Roma telah diratifikasi oleh banyak negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, yang berkontribusi pada optimisme ini. Sayangnya, negara-negara Asia cenderung tidak meratifikasi perjanjian ini dibandingkan negara-negara Afrika. Peratifikasi yang paling “lambat” adalah negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang seharusnya mendukung keberadaan Mahkamah Pengadilan Internasional, namun ternyata sudah ketinggalan zaman. Kata Pierre Prosper, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kejahatan Perang, pada 30 Maret 2002, di The Straits Times. “The United States is not and will not be a part of ICC,” katanya. Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Mahkamah Pengadilan Internasional tidak diragukan lagi merupakan kemunduran bagi masyarakat dunia dan bukti bahwa Amerika Serikat secara konsisten menggunakan standar ganda, khususnya di bidang hak asasi manusia.
Mengapa Amerika Serikat memutuskan menarik diri? Amerika Serikat tidak ingin warga negaranya dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional untuk banyak kejahatan yang telah terjadi, dan itulah alasan yang jelas. Saat ini tidak mustahil bahwa invasi Amerika Serikat ke Afghanistan akan dicap sebagai kejahatan perang, tindakan agresi, dan bahkan berpotensi kejahatan terhadap kemanusiaan. Faktor penentu utama apakah ratifikasi dilakukan atau tidak adalah kepentingan nasional.
Amerika Serikat harus meredam keangkuhannya dalam koalisi global di mana Ia menginginkan bantuan dalam memerangi terorisme. Kita semua menyadari betapa canggihnya sistem hukum AS, tetapi sebagai anggota komunitas global, kerja sama sangat penting untuk meningkatkan perlawanan bahu-membahu. Kejahatan internasional pada hakekatnya adalah musuh kemanusiaan secara keseluruhan. Dan untuk mengalahkannya, kita harus bersatu dalam pertempuran. Gerakan hak asasi manusia harus menggunakan Mahkamah Pengadilan Internasional sebagai landasan yang dapat ditegakkan secara hukum dan aliansi global.
