Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.
Tata Negara
![Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum 8 Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/06/Peran-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Memastikan-Adanya-Kepastian-Hukum-180x130.webp)
Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memastikan Adanya Kepastian Hukum
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan kepastian hukum.
![Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum Yang Adil Dan Bermartabat 9 Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/05/Membangun-Literasi-Hukum-Berlandaskan-Pancasila-Menuju-Negara-Hukum-yang-Adil-dan-Bermartabat-180x130.webp)
Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.
![Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? 10 Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/05/Model-Pengujian-Konstitusional-180x130.webp)
Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.
![Makna Dissenting Opinion Dalam Perkara Phpu Pilpres 2024 11 Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/04/Makna-Dissenting-Opinion-dalam-Perkara-PHPU-Pilpres-2024-180x130.webp)
Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024
Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.
![Memahami Pentingnya Constitutional Complaint Dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional 18 Memahami Pentingnya Constitutional Complaint dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/04/Memahami-Pentingnya-Constitutional-Complaint-dalam-Mewujudkan-Keadilan-Konstitusional-180x130.webp)
Memahami Pentingnya Constitutional Complaint dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional
Artikel ini membahas definisi, prosedur, kasus penting, dan peran penting Constitutional Complaint dalam sistem hukum modern. Pelajari bagaimana mekanisme ini membantu melindungi demokrasi, hak asasi manusia, dan memperkuat checks and balances dalam pemerintahan.
![Substantive Justice Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 19 Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/03/mahkamah-konstitusi-180x130.png.webp)
Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putusan landmark, MK telah mengubah cara berhukum dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
![Sejarah Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia 20 Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/03/Sejarah-dan-Kewenangan-Mahkamah-Konstitusi-2-180x130.jpg.webp)
Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia
Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
![Mengenal Rule Of Law Dan Implementasinya Di Indonesia 21 Mengenal Rule of Law dan Implementasinya di Indonesia](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/03/Rule-of-Law-dan-Implementasinya-di-Indonesia-180x130.jpg.webp)
Mengenal Rule of Law dan Implementasinya di Indonesia
Artikel ini membahas secara lebih mendalam apa itu rule of law mulai dari pengertian, prinsip, tujuan, unsur-unsur, hingga implementasinya di Indonesia.
![Memahami Hierarki Norma Hukum: 5 Menit Memahami Tata Urutan Aturan 22 Memahami Hierarki Norma Hukum: 5 Menit Memahami Tata Urutan Aturan](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/03/Hierarki-Norma-Hukum-180x130.png.webp)
Memahami Hierarki Norma Hukum: 5 Menit Memahami Tata Urutan Aturan
Pelajari hierarki norma hukum, mulai dari pengertian norma, norma hukum, hingga penjenjangannya.
![Daerah Istimewa: Pengakuan Negara Atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa 23 Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/cover-artikel-180x130.png.webp)
Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa
Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
![Usulan Hak Angket Di Dpr Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan? 24 Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/RDN49391-180x130.jpg.webp)
Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?
Literasi Hukum – Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan kecurangan yang…
![Pengertian Hukum Tata Negara 25 Pengertian Hukum Tata Negara](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/Pengertian-Hukum-Tata-Negara-2-180x130.png.webp)
Pengertian Hukum Tata Negara
Pelajari seluk beluk Hukum Tata Negara, terutama terkait dengan pengertian hukum tata negara. Temukan pula berbagai pengertian hukum tata negara dari para ahli.
![Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu 26 Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/Pembagian-Kekuasaan-Legislatif-eksektuf-yudikatif-Montesquieu--180x130.png.webp)
Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu
Dalam karyanya yang terkenal, “The Spirit of the Laws” (Ruang Hukum), Montesquieu menguraikan konsep pembagian kekuasaan sebagai salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
![Peran Birokrasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Dan Pengambilan Keputusan 27 Peran Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/birokrasi-180x130.png.webp)
Peran Birokrasi dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan
Artikel ini membahasan mengenai bagaimana birokrasi menjalankan kontribusi penting dalam menjaga integritas pengambilan keputusan pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik.
![Nilai Dasar Demokrasi Dalam Pemilu 28 Nilai Dasar Demokrasi dalam Pemilu](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/encounter-administration-chief-3288133-180x130.jpg.webp)
Nilai Dasar Demokrasi dalam Pemilu
Membahas tentang nilai-nilai dasar demokrasi yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan pilihan atau pandangan politik
![Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia 29 Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/riot-protest-street-6129239-180x130.jpg.webp)
Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia
Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan demokrasi bagi rakyat Indonesia.
![Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang Di Indonesia 30 Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/Open-legal-policy-e1707699128723-180x130.jpg.webp)
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.
![Bisakah Putusan Dkpp Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya! 31 Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!](https://literasihukum.com/wp-content/uploads/2024/02/Putusan-DKPP-180x130.png.webp)
Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!
Artikel ini mengulas fungsi, wewenang, serta implikasi putusan DKPP dalam konteks kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.