Bahasan singkat dan sederhana dari tiga definisi Sosial, Politik, dan Hukum yang saling tumpang tindih dan jarang dibahas.
Materi Hukum
Kolom Materi Hukum merupakan sumber informasi terpercaya dan mudah diakses bagi siapa saja yang ingin mempelajari berbagai aspek hukum. Baik Anda seorang mahasiswa hukum yang sedang mencari bahan referensi, praktisi hukum yang ingin memperluas pengetahuannya, ataupun masyarakat umum yang ingin memahami hak dan kewajibannya, kolom ini menyediakan materi hukum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan Anda.
Fenomena Surat Ijo: Konflik Kepemilikan Tanah yang Kompleks di Surabaya
Fenomena Surat Ijo di Surabaya mengungkap konflik kepemilikan tanah antara warga dan pemerintah, mencerminkan isu hukum dan sosial yang kompleks. Artikel ini membahas sejarah, status hukum, serta upaya penyelesaian melalui pendekatan kolaboratif, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Akibat Hukum Syarat Objektif Tidak Dipenuhi Dalam Jual Beli Saham Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
Artikel ini membahas tentang akibat hukum syarat objektif tidak dipenuhi dalam jual beli saham perseroan terbatas (PT) tertutup
Ketidakabsahan Masa Percobaan (Probation) Bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT)
Artikel ini membahas tentang ketidakabsahan masa percobaan atau probation bagi pekerja yang menjalankan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia
Artikel ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).
Mengenal Contempt of Court Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Proses Peradilan
Artikel ini membahas seputar materi contempt of court, yakni pengertian, payung hukum, ruang lingkup serta kasus yang pernah terjadi di Indonesia
Pentingnya Hukum Adat dalam Mencegah Perkawinan Dini di Indonesia
hukum adat memiliki potensi besar dalam mencegah perkawinan dini di Indonesia, asalkan ada upaya sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat.
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Legalitas Investasi Aset Cryptocurrency Yang Dapat Di Perdagangkan Di Indonesia
Artikel ini membahas legalitas Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di Negara Indonesia
Rangkaian Kata Bohong dan Tipu Muslihat Dalam Suatu Tindak Pidana Penipuan
Artikel ini membahas tentang Definsi dan Penjelasan Singkat dari Suatu Tindak Pidana Penipuan.
Mengenal Apa itu Due Process Model dan Crime Control Model dalam Hukum Acara Pidana
Artikel ini membahas terkait apa yang dimaksud dengan due process model dan crime control model dalam hukum acara pidana.
Hak-Hak Pekerja Ketika Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Efisiensi
Artikel ini membahas tentang Hak-hak PekerjaKetika Perusahaan Melakukan PHK Karena Alasan Efisiensi
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha terhadap Pekerja Kontrak
Artikel ini membahas perlindungan hukum PHK terhadap pekerja PKWT yang masih dalam masa kontrak & cara penyelesaian perselisihan PHK bagi pekerja PKWT
Keunggulan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Non-Litigasi di Indonesia dalam Era Digitalisasi
Artikel ini membahas penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang merupakan aspek esensial yang memengaruhi kelancaran operasional dan stabilitas hubungan bisnis.
Judicial Heroes: Konsep, Peran, dan Implikasinya dalam Sistem Peradilan
Artikel ini membahas tentang konsep “judicial heroes”, peran mereka dalam sistem peradilan, serta implikasi yang dihasilkan dari keberadaan mereka.
Pelaksanaan Paten Sederhana di Indonesia
Artikel ini membahas pendaftaran, pengumuman, perlindungan hak atas paten, hingga penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan paten sederhana
Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum
Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.
Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.