Advertisement
Opini

Artificial Intelligence, Pantaskah Dianggap Sebagai Subjek Hukum?

Dedon Dianta
×

Artificial Intelligence, Pantaskah Dianggap Sebagai Subjek Hukum?

Share this article
artificial intelligence, brain, thinking-4389372.jpg
Ilustrasi Artificial Intelligence.

Literasi Hukum – Teknologi yang berkembang begitu pesat pada abad ini, menimbulkan berbagai penemuan canggih yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, salah satunya ialah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang mulanya digagas pada tahun 1955 oleh John McCarty. Pada tataran konseptual, sistem yang semakin cerdas, maka sistem tersebut semakin berpeluang juga untuk menimbulkan akibat hukum. Cerdasnya sistem tersebut, lantas apakah sistem tersebut wajib diatur perlindungan hukumnya sebagaimana manusia?

Diskusi Mengenai Artificial Intelligence

Berbagai macam diskusi yang membahas mengenai Artificial Intelligence (AI) ini sangat banyak, seperti European Parliament’s Committee on Legal Affairs pada tahun 2016 tentang urgensi hukum privat terhadap kecerdasan buatan, hingga Yueh-Hsuan Weng pada tahun 2009 di Peking University yang mengulas mengenai persiapan tatanan hukum oleh pemerintah Korea Selatan dan Jepang agar terjadi hubungan yang harmonis dan antara warga negaranya dan kecerdasan buatan.

Advertisement
Advertisement

Di Indonesia, diskusi Artificial Intelligence (AI) belum banyak, sangat jelas juga bahwasannya belum ada pengaturan hukum apapun terkait dengan kecerdasan buatan di Indonesia. Namun, jika menilik secara kontekstual, maka AI dapat dimungkinkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai terobosan subjek hukum baru.

Artificial Intelligence di Indonesia

Menilik dari pengaturan hukum yang ada saat ini, Artificial Intelligence (AI) dapat kita analisis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pekerja merupakan analogi yang diberikan oleh KUHPer secara tidak langsung. Pada dasarnya, AI diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatannya. Sehingga, AI tentunya bisa kita analogikan pekerja yang memiliki hubungan hukum dengan majikannya yang termaktub dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPer dengan bunyi:

“(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Dan (3) Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”

Sistem Artificial Intelligence (AI) yang memiliki karakteristik sebagai pekerja sebagaimana pada penerapannya yang membantu pekerjaan manusia. Dalam hal ini, jika ditinjau dari hubungan antara pekerja dan majikan, maka yang memiliki AI selaku pemberi kerja bertanggung jawab terhadap adanya kesalahan/kelalaian dari AI.

Di sisi lain, adanya kesamaan antara hubungan hukum antara AI dan majikan dengan hubungan hukum antara hewan dan pemilik hewan. Dengan demikian, apabila AI dianalogikan sebagai pekerja, maka dimungkinkan juga untuk menganalogikan AI sebagai hewan. Hal tersebut sebagaimana KUHPer yang mengatur bahwasannya apabila hewan menyebabkan kerugian, maka beban tanggung jawabnya dilimpahkan kepada pemilik hewan. Namun, menganalogikan AI sebagai hewan dapat diperdebatkan karena harus dianalisis lagi dari sisi teoritis dan filosofisnya.

AI dan Subjek Hukum

Menyamakan atau mengkategorikan AI sebagaimana manusia harus diakui merupakan hal yang tidak mudah. Namun, secara historis perdebatan seperti ini pernah diadakan terkait pandangan korporasi sebagai subjek hukum. Inti dari istilah tersebut, korporasi bukanlah suatu organisme, tetapi karena kebutuhan mengharuskan korporasi untuk diakui sebagai subjek hukum. Lahirlah teori organ dan teori badan hukum dari yang terkandung di dalamnya, sehingga hukum dapat memberikan pengakuan terhadap entitas selain manusia sebagai subjek hukum ( natuurlijk person ).

*Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Literasi Hukum Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum Politik
Opini

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Presiden tidak boleh berkampanye
Opini

Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini menimbulkan polemik di kalangan…

Hak Penyandang Disabilitas: Tanggung Jawab PEMDA ?
Opini

Literasi Hukum – Artikel ini membahas komitmen Indonesia terutama pemerintah daerah terhadap Hak penyandang disabilitas yang diatur juga di dalam Convention of Right for People with Disabilites (CRPD). Oleh: Dedon Dianta …