Artikel ini membahas tentang Tindakan pidana korupsi dalam sektor perbankan di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam, baik dari segi yuridis maupun sosial.
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
Menilik Ruang Kosong Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Artikel ini membahas keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia, fleksibilitas dalam memilih arbiter, serta tata cara pengajuan koreksi atau keberatan terhadap putusan arbitrase berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Temukan pentingnya aturan lebih lanjut terkait tata cara pengajuan koreksi dan keberatan dalam arbitrase.
Tindakan Serta Tanggungjawab Likuidator Terhadap Likuidasi Pada Perseroan Terbatas
Artikel ini membahas prosedur pembubaran perseroan terbatas (PT) di Indonesia, termasuk dasar hukum, peran likuidator, dan tahapan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, dijelaskan pula tanggung jawab likuidator dalam menyelesaikan aset perusahaan dan kewajiban yang harus dipenuhi selama proses pembubaran dan likuidasi.
Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Oleh Tenaga Pendidik
Artikel ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh tenaga pendidik, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua, tenaga kependidikan, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Dinamika Penyelenggaraan PON ( Pekan Olahraga Nasional) Aceh-Sumut 2024
Artikel ini membahas penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024.
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
Artikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
KY Pecat 3 Hakim Vonis Bebas Ronnald Tannur : Bukti Tercideranya Independensi Hakim dan Turunnya Marwah Pengadilan di Indonesia
Artikel ini membahas tentang opini penulis tentang pengaruh antara marwah pengadilan dan kasus pembunuhan ronnald tannur
Batu Sandungan Transformasi Teknologi di Indonesia
Perkembangan transformasi teknologi di Indonesia masihlah menyisakan hambatan yang ekstra. Kejadian seperti pencurian data nasional dibawah pengawasan Kominfo, maraknya judi online, maupun industri otomotif nasional seperti mobil SMK yang tidak memiliki skala produksi yang layak dan hanya untuk pajangan.
Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.
Debt Collector Sewenang-wenang? Kenali Hak Anda dan Lindungi Diri dari Penagihan Ilegal!
Artikel ini membahas kasus penagihan hutang secara sewenang-wenang oleh debt collector di Indonesia, regulasi OJK yang mengatur kerja sama dengan pihak ketiga, pentingnya surat kuasa khusus, serta implikasi hukum dari penagihan yang tidak sesuai prosedur.
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial
Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.
Sisi Gelap Proyek Tol Cisumdawu: Hak Warga dan Kerugian Lingkungan!
Artikel ini mengungkap sisi gelap dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu terhadak hak warga yang terabaikan dan keruskan sawah pada area tersebut.
Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat
Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.
Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!
Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik
The Political Phenomenon of the 2024 Election: Its Contexts and Its Effects
This article discusses the political phenomenon of the 2024 election, including reflections on the Constitutional Court’s decision, conflicts of interest, public opinion, and the internal and external factors affecting the decline of democracy.
Noodweer (Pembelaan Terpaksa): Antara Korban dan Tersangka dalam Hukum Indonesia
Artikel ini membahas pembelaan terpaksa (noodweer) yang dapat menjadi instrumen dalam penghapusan pidana terhadap fenomena korban menjadi tersangka.
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
