Bagaimana Eropa Membuka Jalan Legalisasi bagi Palantir?
Palantir, perusahaan teknologi asal AS yang didirikan dengan pendanaan CIA, Teknologi Palantir dilaporkan digunakan oleh badan pertahanan negara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “hakim”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Pengaruh Viralitas terhadap Penegakan Hukum
Artikel opini ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang viral di media sosial terhadap penegakan hukum di Indon...
Lahirnya Kembali? "The Guardian Of Constitution"
Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Consti...
Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Artikel ini membahas Tentang Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Apa dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi?
Artikel ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia.
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
Berkenalan Dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint
Artikel ini memberikan analisis mendalam yang menyoroti pandangan ahli, contoh konkret, dan implikasi praktis dari judicial activism...
Kerugian Keuangan Negara dalam Kepailitan: Akibat Hukum BUMN Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit
Artikel ini membahas mengenai Akibat hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terdaftar dalam daftar piutang Perusahaan pailit
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.
Sahkah Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali?
Artikel ini membahas mengenai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak.
Halaman 9 dari 20
