Literasi Hukum - Artikel ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan penjelasan mendetail tentang perubahan hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, artikel ini mengkaji implikasi hukum dan perubahan yang ditetapkan oleh undang-undang baru ini terhadap narapidana korupsi. Selain itu, artikel juga menyediakan analisis tentang bagaimana peraturan ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tanggung jawab moral narapidana. Penulis, Arison L. Sitanggang, S.H., M.H., memberikan perspektif hukum yang kaya untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan ini.

Pengertian Narapidana

Seperti kita ketahui baru-baru ini kasus korupsi yang diduga merugikan negara sebesar 271 Triliun. Lantas bagaimana nasib para terpidana nanti setelah di vonis dengan berrlakunya UU No 22 Tahun 2022?. Sebelum mengetahui hak narapidana tipikor berdasarkan UU No 22 Tahun 22, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti narapidana. Berdasarkan UU No 03 Tahun 2018.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan Narapidana Tindak pidana korupsi penjelasan sederhananya adalah sesesorang/individu  yang telah diputus dan terbukti  berdasarkan putusan  pengadilan tindak pidana korupsi.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Sedangkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun serta hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.