Makan Bergizi Gratis dan Ujian Keberpihakan Negara
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.
Opini
Analisis & Opini Hukum
Gagasan, analisis, dan argumentasi dari penulis serta kontributor tentang isu hukum yang sedang bergerak.
Menampilkan topik Politik & Kebijakan Publik.
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga...
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo
Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkep...
Ketika Hak Bersuara Berujung Chaos: Siapa Dalang di Balik Demo Ricuh?
Membahas tentang aksi demo bulan agsutus dan polemik didalamnya mulai dari isu ditunggangi dan provokasi oleh elite politik untuk me...
Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
Mobil dari Keringat Rakyat, Melindas Darah Rakyat
Mengambarkan kondisi aparat negara saat ini
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandunga...
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beba...
Halaman 3 dari 9
