Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.
Opini
Analisis & Opini Hukum
Gagasan, analisis, dan argumentasi dari penulis serta kontributor tentang isu hukum yang sedang bergerak.
Menampilkan topik HAM & Demokrasi.
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan meng...
Childfree dan Tekanan Sosial: Apakah Negara Berhak Ikut Campur?
Tren childfree sering berbenturan dengan norma pro-natalis yang memandang memiliki anak adalah kewajiban. Namun, bagaimana hukum & k...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanega...
UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan sol...
Eksploitasi Anak Jalanan: Wajah Kemiskinan Struktural Indonesia di Bawah Terik Lampu Merah
Pasal 76I & Kemiskinan Struktural: Jerat Eksploitasi Anak. Menggugat kelalaian negara atas hak anak akibat dari kemiskinan.
Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam...
Uji Supremasi Sipil: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Uji supremasi sipil dalam kasus Andrie Yunus: analisis hukum, yurisdiksi peradilan, dan perlindungan HAM.
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politi...
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Halaman 1 dari 8
