UU PPRT 2026: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dan Tantangan Pengawasannya
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.
Gagasan, analisis, dan argumentasi dari penulis serta kontributor tentang isu hukum yang sedang bergerak.
UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaba...
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower...
Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sement...
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
KUHP Nasional kini mengakui laki-laki sebagai korban perkosaan, mendobrak stigma maskulinitas. Kesetaraan hukum ini butuh dukungan s...
Analisis hukum tragedi Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Siapa yang bertanggung jawab? Kupas tuntas kelalaian pengurus & pelaksana kon...
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-S...
Dua dekade UUPK belum efektif melindungi konsumen; analisis kasus properti mangkrak, pinjol ilegal, ecommerce, dan solusi reformasi...
Menguak paradoks fakultas hukum di Indonesia: apakah institusi ini melahirkan teknokrat pencari celah atau yuris yang berintegritas...
Halaman 1 dari 3