Pengaturan Korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang Harus Diketahui?

Literasi Hukum – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan aturan baru terkait pidana korporasi. Pasal 45 hingga Pasal 49 KUHP Nasional mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana, siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, serta syarat-syarat dan sifat-sifat pertanggungjawaban pidana tersebut. Artikel ini memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan korporasi, seperti para pengusaha, pengurus korporasi, dan pihak hukum.

Mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP Nasional lahir sebagai reformasi hukum pidana Indonesia dengan tujuan mengakhiri berlakunya Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan zaman kolonial yang cenderung dicitrakan sebagai “retributive view”. KUHP Nasional mengimplementasikan teori dualistis, yaitu pemisahan rumusan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Terdapat berbagai substansi pengaturan baru salah satu diantaranya adalah mengenai pengaturan bab tersendiri tentang korporasi dalam KUHP.

Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Pasal 45 KUHP Nasional menegaskan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam hal ini yang dimaksud korporasi adalah:
1. Badan hukum (perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN/BUMD, perkumpulan berbadan hukum atau yang disamakan dengan itu);
2. Perkumpulan tidak berbadan hukum (badan usaha firma, persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu).

Tindak Pidana oleh Korporasi

KUHP Nasional hanya mengenal tindak pidana oleh korporasi (crime by corporation), yakni tindak pidana yang dilakukan oleh:

1. Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yaitu orang yang mempunyai wewenang mewakili, mengambil keputusan, dan menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut, termasuk kedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan, menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana atau membantu tindak pidana tersebut (Pasal 46);
2. Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama koporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi tersebut (Pasal 46);
3. Pemberi perintah dalam korporasi (Pasal 47);
4. Pemegang kendali korporasi, setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya (Pasal 47);
5. Pemilik manfaat korporasi, yang berada di luar struktur organisasi tetapi mengendalikan korporasi (Pasal 47).

Syarat Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam Pasal 48 KUHP Nasional diatur mengenai syarat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana oleh korporasi, yakni hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila :

1. Termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
2. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
3. Diterima sebagai kebijakan korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pembatasan Pertanggungjawaban Korporasi

Namun demikian, Pasal 49 KUHP Nasional hanya mengenakan pertanggungjawaban korporasi kepada pihak-pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46-47 KUHP Nasional yaitu pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah dalam korporasi, pemegang kendali korporasi, dan pemilik manfaat korporasi. Ketentuan ini mengecualikan pertanggungjawban pidana bagi “orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama koporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi tersebut”, misalnya pegawai korporasi atau orang yang dipekerjakan oleh korporasi.

Also Read:

Bank Syariah di Indonesia: Antara Janji Syariah dan Realitas Komersial

Sifat Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana oleh korporasi dapat dikenakan terhadap :

1. Pengurusnya saja (korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab);
2. Korporasinya saja (korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggung jawab);
3. Pengurus dan korporasinya. Namun demikian, tidak dijelaskan mengenai syarat atau kriteria sehingga pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan secara kumulatif kepada pengurus dan korporasinya sekaligus.

Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf bagi Korporasi

Dalam Pasal 50 KUHP Nasional diatur mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi. Penerapan ketentuan ini harus dipilah secara selektif, alasan pembenar dan alasan pemaaf dari orang perseorangan seperti apa yang kemudian relevan untuk juga dipandang sebagai alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi.

*Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Literasi Hukum Indonesia.