Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.
Hukum Pidana
Hukuman Mati Bagi Pelaku Turut Serta Pembunuhan Berencana: Sebuah Kajian
Artikel ini membahas tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku turut serta (medepleger) dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana.
Mandeknya Keadilan Dalam Kasus Vina Cirebon
Masyarakat Indonesia kembali diperdebatkan dengan rilisnya film “VINA: Sebelum 7 Hari” di bioskop. Film ini mengangkat kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eky di Cirebon pada 27 Agustus 2016, yang sebelumnya diduga sebagai kecelakaan tunggal.
Aturan Hukum terkait Praperadilan di Indonesia
Artikel ini membahas ketentuan yang mengatur tentang praperadilan di Indonesia
KPK Ajukan Banding Terhadap Putusan Sela Hakim dalam Kasus Gazalba Saleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan sela hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh
Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia
Plea Bargaining vs. Jalur Khusus: Mana yang Tepat untuk Peradilan Indonesia?
Artikel ini membahas tentang jalur khusus yang terdapat di dalam Rancangan KUHAP Nasional dengan plea bargaining system asli di negara common law
Apa dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi?
Artikel ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia.
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka
KPK Resmi Tetapkan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemotongan Insentif.
Extraordinary Crime: Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Supply and Demand Reduction
Artikel ini membahas tentang bagaimana tindak pidana narkotika dapat direduksi dan diberantas melalui pendekatan supply and demand reduction.
Perlindungan Hukum Anak di Indonesia terhadap Pencabulan: Kasus Honorer Damkar mencabuli Anak kandung
Artikel ini membahas kasus dugaan pencabulan terhadap anak di Jakarta Timur yang telah menarik perhatian publik.
Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Anak: Analisa Kasus Kekerasan Pengasuh Anak di Malang
Artikel ini mengulas pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap anak.
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Aghnia Punjabi: Hak Anak untuk Dilindungi
Kasus penganiayaan anak Aghnia Punjabi oleh perawatnya telah menyita perhatian publik. Artikel ini membahas hak anak untuk dilindungi, definisi kekerasan terhadap anak, dan hukuman bagi pelakunya.
Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap
Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026.
Asas Legalitas V. Asas Oportunitas dalam Penuntutan Perkara Pidana
Pelajari seluk beluk penuntutan dalam hukum pidana Indonesia. Temukan definisi lengkap, ruang lingkup, dan perbedaan antara asas legalitas dan oportunitas yang menjadi landasan penuntutan. Pahami bagaimana penuntutan berkontribusi dalam sistem peradilan pidana.
Gugatan In Rem: Pengertian, Dasar Hukum, dan Contoh Kasus
Dalam dunia hukum, gugatan tidak hanya diajukan terhadap seseorang atau badan hukum. Melainkan juga terhadap suatu benda atau properti yang umumnya disebut dengan gugatan in rem. Artikel ini membahas tentang gugatan in rem secara mendalam mulai dari pengertian, dasar hukum, dan contoh kasusnya.
Tujuh Mantan PPLN Kuala Lumpur Dihukum 4 Bulan Penjara dengan Masa Percobaan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun kepada tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotensi disalahgunakan.
15 Pegawai KPK Ditangkap atas Dugaan Pemerasan Tahanan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 15 orang tersangka yang diduga melakukan pemerasan terhadap para tahanan di Rumah Tahanan Cabang KPK.
