Urgensi Verifikasi Bukti Digital di Era Disrupsi AI
Artikel ini membahas ancaman AI terhadap keaslian bukti digital serta urgensi verifikasi forensik demi menjaga integritas peradilan pidana.
Kanal Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “hukum acara pidana”. Hapus pencarian untuk kembali ke daftar opini terbaru.
Topik
Filter
Reset semua
Opini Terbaru
15 tulisanMengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek...
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.
Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP
Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam KUHAP lama
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Rumah Pejabat Dijarah Massa: Bagaimana Pandangan Hukum Pidana?
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pencurian.
Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM
Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indonesia.
Jaksa Tuntut Bebas: Sesat Pikir atau Puncak Keadilan?
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil da...
