Mengapa Kerugian Negara Belum Tentu Korupsi?
Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi
Asumsi bahwa kerugian negara sama dengan korupsi adalah simplifikasi yang berbahaya bagi iklim birokrasi
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan me...
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaba...
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower...
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sement...
Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita...
Hukum Panglima atau Politik Raja? Mengupas kontroversi rehabilitasi dan amnesti di era Presiden Prabowo. Apakah langkah ini sejalan...
Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 201...
Halaman 5 dari 31