Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?
Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “peraturan perundang-undangan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kont...
Jalan Terjal Beban Pembuktian dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual
Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang...
Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial
Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair tria...
Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam k...
Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi
Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepanny...
Karut Marut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung
Reformasi menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan Hak Uji Materiil
Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis
Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjag...
Halaman 3 dari 15
