Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Pangan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan m...
Danantara dan Bank Emas: Jejak Langkah Menuju Indonesia Emas?
Danantara dan Bank Emas: Jejak Menuju Indonesia Emas. Pengelolaan aset dan sumber daya emas untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanj...
Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi
Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Ke...
Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Mikroorganisme di Indonesia
Mikroorganisme memiliki manfaat yang luas di berbagai bidang, mulai dari industri farmasi hingga pertanian. Namun demikian, penyalah...
Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi t...
Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang
Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agr...
Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum yang Masih Menggantung?
Baru-baru ini, Selasa, 17 Desember 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi perhatian luas, khususnya...
Masihkah Relevan Dikotomi Sistem Hukum?
Dikotomisasi sistem hukum yang menjadi argumen pembenar disparitas putusan sekaligus mengabaikan nilai keadilan tidak dapat dibenark...
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi d...
Berkaca Pada Kasus Gamma, Kementerian HAM Tidak Ada Gunanya
Mengungkap nihilnya keterlibatan Kementerian HAM dalam kasus kematian Gamma, siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak Polisi.
Halaman 14 dari 20
