Literasi Hukum - Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk mencapai status sebagai negara maju. Salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut adalah melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Bank Emas. Kedua inisiatif ini diharapkan dapat mengelola aset negara dan sumber daya emas secara efektif, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana Danantara dan Bank Emas dapat menjadi jejak langkah menuju Indonesia Emas 2045. 

Danantara: Mengelola Aset Negara untuk Pertumbuhan Ekonomi 

Danantara, yang dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengkonsolidasikan aset negara yang tersebar di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan total aset sekitar 9.600 triliun rupiah, Danantara akan mengelola BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, Pertamina, dan PLN. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi BUMN terhadap PDB Indonesia mencapai 30% pada tahun 2022, menunjukkan pentingnya pengelolaan yang efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (BPS, 2023). 

Pengelolaan yang baik dari Danantara diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan manajemen BUMN, Danantara dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan infrastruktur, yang merupakan bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo. Dalam konteks ini, Danantara bukan hanya sekadar lembaga pengelola aset, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan nasional. 

Pentingnya Tata Kelola BUMN yang Efektif 

Tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMN menjadi kunci untuk mencapai tujuan nasional. Danantara akan menerapkan prinsip hands-on ownership dan hands-on management, di mana pemerintah sebagai pemegang saham aktif terlibat dalam pengawasan dan pemberian arah strategis. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan menarik minat investor domestik dan asing (OJK, 2023). 

Revisi Undang-Undang tentang BUMN juga diperlukan untuk mengakomodasi keberadaan Danantara. Dengan adanya payung hukum yang jelas, Danantara dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini penting agar BUMN dapat fokus pada pencapaian target nasional dan memberikan layanan publik yang optimal, seperti yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina.