Menilik Efektivitas Demonstrasi: Resistensi terhadap Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Demonstrasi efektif sebagai resistensi meskipun dibatasi oleh beberapa regulasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan berpendapat dalam demokrasi.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Pemerintahan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Paradigma Pers dan Media sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia
Literasi Hukum - Pers dan media massa merupakan pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keduan...
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda...
Good Governance: Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel
Artikel ini membahas mengenai definisi hingga urgensi asas good governance dalam pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pelaya...
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kesehatan
Artikel ini membahas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Kesehatan
Mengenal Istilah Sistem Hukum
Literasi Hukum - Sering kali kita mendengar istilah sistem hukum. Sebenarnya, apa sih sistem hukum itu? apa hakikat sistem hukum di...
Memahami Hakikat Hukum: Menguak Pandangan John Austin tentang "Hukum adalah Perintah Penguasa Negara"
Literasi Hukum - Hukum adalah perintah penguasa negara. Pandangan ini dikemukakan oleh John Austin, yang mendefinisikan hukum sebaga...
Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik
Hukum Administrasi Negara ("HAN") merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat...
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Halaman 9 dari 15