Benturan Antara Budaya dan Hukum Negara dalam Tindak Pelecehan di Pesantren
Pesantren di Indonesia sering kali dianggap sebagai tempat yang suci dalam menuntun ilmu dan moral, terutama bagi anak-anak yang sedang menuju ke dalam fase ke dewasaan y…
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “tindak pidana”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandunga...
Bebas Bersyarat untuk Koruptor: Di Mana Letak Keadilan?
Bebas bersyarat itu hak narapidana, tapi adilkah bagi rakyat?
Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM
Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hu...
Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden
Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI
Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
SelebTikTok ditipu WNA Malaysia lewat janji uang 33 ribu ringgit untuk VCS, videonya disebar tanpa izin.
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formal...
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Tom Lembong
Informasi Perkara Detail...
Abuse dan Misuse of Power: Persimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi
Opini tentang vonis Tom Lembong: Batas kabur antara kesalahan administrasi & korupsi picu kriminalisasi kebijakan. Abuse vs misuse o...
Wajibkah Membuktikan Niat Jahat (Mens Rea) di dalam Pasal 2 UU Tipikor?
Artikel ini berargumen bahwa pembuktian mens rea adalah kewajiban absolut dan tak terhindarkan dalam delik korupsi Pasal 2 UU Tipiko...
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara...
Halaman 5 dari 17