KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “negara”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida
Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingku...
Seragam Bisa Bohong, Tapi Prosedur Seharusnya Tidak
Kasus penyamaran pramugari menyingkap budaya terlalu percaya pada seragam. Refleksi hukum tentang pentingnya verifikasi dan prosedur...
Ancaman yang Kita Abaikan, Suburnya Child Grooming.
Child grooming bukan isu kecil. Ancaman nyata yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Opini ini menyoroti kegagalan kita dalam...
Refleksi Penegakan Hukum Berdaulat Terhadap Kasus Kekerasan Yang Merenggut Nyawa
Analisis kritis tentang pentingnya penegakan hukum yang berdaulat dan kebebasan berekspresi dalam menjaga keadilan dan demokrasi di...
Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji
Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspekt...
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat pene...
Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?
Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambang...
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana kor...
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Halaman 5 dari 47