SKCK Sebagai Instrumen Diskriminasi Bagi Mantan Napi?
SKCK sebagai dokumen administratif yang dikeluarkan oleh negara kerap dianggap sebagai instrumen yang melanggengkan diskriminasi, terutama bagi mantan napi.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Etika”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Kartini dan Hukum yang Belum Selesai
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pa...
Perlindungan Konsumen dalam UUPK: Pidana, Strict Liability, dan Upaya Hukum
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang...
KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Restorasi Hak Konstitusional PMI: Menakar Peran KP2MI
KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devis...
Ajakan Demo Dipidana Karena Penghasutan?
Jerat pidana ajakan demo langgar kebebasan berpendapat? Analisis hukum tentang penghasutan dan hak konstitusional warga negara.
Benteng Terakhir Integritas: Mengapa Publik Tetap Menitipkan Harapan Terbesar pada OTT KPK
Mengulas mengapa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tetap menjadi simbol kepercayaan publik di tengah tantangan independensi dan norma...
Kerja Bagai Kuda Gaji Seikhlasnya Ironi Gen Z yang Sulit Jadi Karyawan Organik
Bagi Generasi Z, masuk ke dunia kerja hari ini terasa seperti mengikuti perlombaan lari yang garis finish-nya terus digeser.
Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking
UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mend...
Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan
Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah p...
Halaman 4 dari 37
