KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “Manusia”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Dampak Eskalasi AS-Iran: Ancaman Nyata bagi Ketahanan Pangan Indonesia
Eskalasi AS-Iran ancam pangan RI! Selat Hormuz terblokade, harga pupuk & energi melonjak. Simak analisis ketahanan pangan kita.
Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi
Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen...
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan kead...
Apakah Praperadilan Bisa Diajukan Dua Kali? Membedah Batasan di Bawah KUHAP 1981 dan KUHAP 2025
Praperadilan diajukan dua kali? Batasan KUHAP 1981 vs KUHAP 2025, ne bis in idem, dan strategi hukum. Analisis lengkap!
Putusan Hakim dan Ruang Independensi Yudisial
Opini tentang independensi hakim dan putusan pengadilan. Menjaga keadilan melalui sistem hukum yang konsisten dan bebas dari tekanan...
Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan
KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasiny...
Makan Bergizi Gratis: Mengenyangkan Perut, Mengerdilkan Nalar?
Program makan bergizi gratis alihkan fokus dari tujuan konstitusi: mencerdaskan bangsa. Negara abai pada kualitas pendidikan, terjeb...
Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politi...
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Kasus Sleman: Ketika Korban Jadi Tersangka, Keadilan Jadi Pertanyaan
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bag...
Halaman 2 dari 29