Artikel ini membahas pengertian legal audit, tujuan, prinsip, dan pelaksanaannya.

Legal audit atau audit hukum merupakan kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh para profesional bidang hukum.

Ada banyak bentuk dari audit hukum. Misalnya, audit hukum dilakukan dalam proses akuisisi atau merger perusahaan. Audit hukum juga dapat dilakukan untuk kepentingan kepatuhan hukum berkala dari suatu badan hukum. Bahkan, audit hukum dapat dilakukan di lembaga pemerintahan.

Audit hukum dilakukan oleh profesional di bidang hukum, seperti konsultan hukum atau lembaga audit hukum. Dengan adanya audit hukum, akan diperoleh informasi atau fakta materiil yang dapat menggambarkan apakah perusahaan tersebut telah memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan aturan-aturan dan hukum.

Audit hukum harus dilakukan secara teliti dan seksama dengan terhadap data dan fakta seperti fisik perusahaan, kelengkapan dokumen, serta kondisi obyek transaksi. Sehubungan dengan prosesnya, terdapat banyak dokumen penting yang harus diperiksa antara lain sebagai berikut:

  1. Anggaran dasar pendirian perusahaan;
  2. Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan;
  3. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga;
  4. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan; 
  5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan;
  6. Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan;
  7. Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan;
  8. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Setelah melakukan pemeriksaan atau uji tuntas aspek hukum, konsultan hukum kemudian menyusun Laporan Legal Audit, yaitu suatu dokumen yang memuat fakta, keterangan, dan informasi lainnya mengenai aspek hukum dari suatu perusahaan atau obyek transaksi tersebut. Secara umum juga disertai dengan pendapat dan saran perbaikan terhadap perusahaan kedepannya.