Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
Recent Post
Bullying di Pondok Pesantren: Perspektif Hukum Islam dan Pidana
Literasi Hukum – Bullying atau perundungan belakangan ini menjadi isu yang marak terjadi di Indonesia. Tidak hanya di kalangan masyarakat, tindakan mengganggu dan menyakiti orang lain juga masif terjadi dalam…
Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana
Artikel ini membahas tujuan hukum acara pidana, fungsi hukum acara pidana, dan sifat hukum acara pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini.
Literasi Hukum Indonesia
Memahami 2 Teori dalam Tujuan Hukum
Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum, apabila hendak diinventarisasi hanyalah terdapat dua teori, yaitu teori etis dan teori utilitas. Kedua teori ini merupakan landasan dari teori atau pendapat lainnya, dan terori lainnya itu merupakan varian atau kombinasi dari teori etis dan/atau teori utilitas.
Ironi Demokrasi: Tirani Mayoritas hingga Pengabaian Hak-Hak Minoritas
Semua orang dapat memilih, namun tak semua orang dapat memilah apa yang akan dipilih
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum tata negara, mengenai proposal tersebut.
Hak Angket Kecurangan Pilpres: Masinton PDI-P Dorong Langkah untuk Keadilan dan Demokrasi
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, meyakini bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan diadakan di parlemen oleh berbagai partai politik
Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.
Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa
Artikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
Memahami 4 Norma atau Kaidah yang Berlaku Secara Universal
Secara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat yaitu: (1) kaidah/norma agama; (2) kaidah/norma kesusilaan; (3) kaidah/norma kesopanan; dan (4) kaidah/norma hukum.
Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej
Jakarta, Literasi Hukum – Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri,…
Jaksa Minta Penguatan Wewenang Penyidikan dalam KUHAP
Jovi Andrea Bachtiar, seorang jaksa, meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kembali wewenang jaksa dalam menyidik tindak pidana tertentu dengan memasukkannya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi
78 Pegawai KPK Ketahuan Pungli, Dihukum Minta Maaf Serentak!
Sebanyak 78 pegawai KPK ketahuan pungli dan dihukum minta maaf secara serentak.
Memahami Teori-Teori Pembuktian Perdata
Artikel ini membahas mengenai Teori Pembuktian Perdata. Yuk simak apa saja sih teori-teori pembuktian perdata.
Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia
Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat, negara dengan…
Memahami 4 Jenis Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia
Artikel ini membahas jenis-jenis sistem hukum yang ada dan diterapkan di dunia. Yuk simak penjelasan macam-macam sistem hukum yang ada di dunia, dan temukan perbedaanya.
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif serta efisien.
