May Day 2026: Saat Buruh Menghadapi PHK Tanpa Kepastian
May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas industri.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “DPR”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan t...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanega...
Kartini dan Hukum yang Belum Selesai
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pa...
Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?
Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusio...
Menyoal Standar Ganda Rekrutmen Hakim MK: Ancaman Independensi?
Analisis problematika standar ganda pengangkatan hakim MK akibat sistem trifurkasi. Independensi hakim konstitusi terancam?
Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?
Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?
Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi
Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi l...
Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Vonis Laras Faizati dan Era Baru "Pidana Pengawasan" dalam KUHP Nasional
Vonis Laras Faizati menandai era baru pidana pengawasan dalam KUHP Nasional. Apa implikasinya bagi kebebasan berpendapat?
Menggugat Logika "Agen" Partai di Tubuh Penjaga Konstitusi
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Halaman 1 dari 11
