Hukum (Umum)
Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat
Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Kanal Opini
Pencarian: “Mahkamah Konstitusi”
Opini
Perspektif & analisis hukum.
Terkini
✕ Hapus Filter
Hukum (Umum)
Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Politik & Kebijakan Publik
Proyek Strategis Nasional sebagai Kolonialisme Baru: Ancaman terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat
Indah Pebrina Batubara adalah mahasiswa Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki kepedulian terhadap i...
Perundang-undangan & Regulasi
Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari...
HAM & Demokrasi
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Hukum (Umum)
Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi
Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh
Politik & Kebijakan Publik
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Politik & Kebijakan Publik
Memaknai Ulang Negara Hukum Pancasila: Antara Cita-Cita dan Realita Kontemporer
Sebuah analisis mendalam tentang konsep Negara Hukum Pancasila. Menggali fondasi filosofis, tantangan kontemporer, dan relevansinya di tenga...
Hukum (Umum)
Uji Formil UU TNI: Gugatan Warga Negara dan Masa Depan Demokrasi
Gugatan uji formil terhadap revisi UU TNI menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.
Politik & Kebijakan Publik
Krisis Ketaatan Hukum di Indonesia: Masalah Moral, Bukan Intelektual
Mengapa masyarakat Indonesia sulit taat hukum? Analisis mendalam menunjukkan akar masalahnya bukan pada pengetahuan, tapi pada hukum yang te...
Kirim Opini Hukum
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis
Sedang trending
#1
#2
#3
#4
#5
Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
1,783x dibacaRomantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
303x dibacaMengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
280x dibacaTenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti
250x dibacaSubjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata
223x dibaca
Topik
Advokat
Analisis Putusan
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
E-Commerce & Platform Digital
Etika Profesi Hukum
Hak Kekayaan Intelektual
HAM & Demokrasi
Hubungan Diplomatik
Hukum (Umum)
Hukum Acara Pidana
Hukum Adat
Hukum Administrasi Negara
Hukum Agraria & Pertanahan
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan)
Hukum Pajak
Hukum Pangan
Hukum Perdata
Hukum Pertambangan
Hukum Pertanahan & Agraria
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Kejaksaan
Kepatuhan & Tata Kelola
Korupsi
KPK
Legal Drafting & Legislative Drafting
Media & Pers
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Konsumen
Perundang-undangan & Regulasi
Politik
Politik & Kebijakan Publik
Politik Hukum
Putusan & Yurisprudensi
Reformasi Hukum
sosial
Sosiologi Hukum
Teknologi Informasi & Telekomunikasi
Teori & Filsafat Hukum
Tindak Pidana Korupsi