Advertisement
OpiniPidana

Pidana Anak: Pengaturan Mediasi Penal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dini Wininta Sari
×

Pidana Anak: Pengaturan Mediasi Penal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Share this article
Peradilan pidana anak
Ilustrasi Gambar oleh Penulis

Literasi Hukum – Artikel ini membahas jenis tindak pidana anak yang dapat diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam UU SPPA. Artikel ini menjelaskan tentang konsep diversi atau restorative justice dalam UU SPPA dan mekanisme penyelesaian perkara dengan mediasi penal. Artikel ini juga menjelaskan tahapan dalam pelaksanaan diversi, yaitu upaya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, dan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Artikel ini memberikan informasi tentang jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversi, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan diversi, dan hasil kesepakatan diversi yang dapat dicapai.

Advertisement
Advertisement

Jenis Tindak Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Mekanisme yang Diatur dalam UU SPPA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan secara jelas tentang adanya praktik model mediasi penal, yang nampak pada ketentuan umum UU SPPA dengan istilah restorative justice atau diversi, yang mana hakikatnya adalah tentang pelaksanaan mediasi.

Pasal 7 UU SPPA menjelaskan bahwa mekanisme mediasi penal dalam tindak pidana anak atau yang biasa disebut dengan istilah “diversi” dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri bahkan hingga pembinaan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi dilaksanakan dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan: 

  1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terkait dengan dua persyaratan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perkara Anak yang tidak memenuhi kedua syarat atau salah satu syarat tersebut, maka terhadap perkara tersebut tidak dilakukan upaya diversi dan diselesaikan melalui proses peradilan.

Menurut Pasal 10 UU SPPA, mekanisme mediasi penal dapat dilakukan untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Mekanisme Penyelesaian Perkara dengan Mediasi Penal

Secara singkat, berikut adalah tahapan dalam pelaksanaan diversi :

1. Upaya diversi (penawaran)

Penawaran merupakan proses penting dalam memaknai diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, karena proses restoratif harus dibangun dari penghormatan terhadap para pihak (pelaku dan korban) yang akan menyelesaikan konflik yang timbul atas tindak pidana.

2. Musyawarah diversi

Musyawarah diversi adalah forum konsultatif dimana :

  • Korban akan berbagi perasaan dan pengalaman secara terbuka apa yang mereka rasakan setelah tindak pidana terjadi, contoh: sulitnya korban untuk pergi bekerja sebagai kurir ketika sepeda motornya dicuri Pelaku (Anak), maka Anak harus dapat mengerti perasaan korban tersebut. Korban dapat secara terbuka mengemukakan perasaannya untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana;
  • Masyarakat dapat memahami penyebab kejahatan dan berpartisipasi untuk mencegah kejahatan;
  • Anak juga mendapatkan wawasan atas dampak perilakunya serta mengambil tanggung jawab dengan cara yang berarti untuk memulihkan apa yang telah mereka rusak atau konflik yang terjadi akibat perbuatannya.

3. Kesepakatan diversi

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan pelaku anak dan keluarganya. Akan tetapi, apabila hal-hal di atas tidak kunjung menuai kesepakatan, maka dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Sedangkan, dalam hal Musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam Kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, dan pelayanan masyarakat. 

4. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi 

Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi harus menerbitkan surat penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara. Selanjutnya, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

5. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang yakni Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.

6. Menutup Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Secara Administratif

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian Perkara dengan Mekanisme Mediasi Penal

Pasal 8 UU SPPA menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dengan mediasi penal atau proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan : Pelaku kejahatan (Anak) dan orang tua/Walinya, korban kejahatan dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Selain itu musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat serta mediator atau fasilitator yang lebih baik berasal dari penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, pengadilan, petugas lapas serta pemerintah, LSM, maupun tokoh masyarakat.

Model Pengaturan Mediasi Penal Dalam UU SPPA 

Model pengaturan mediasi penal termasuk dalam teori keadilan, yakni teori keadilan restoratif (restorative justice). Artinya, pemidanaan yang dilakukan terhadap anak lebih berfokus pada mempertahankan ketertiban masyarakat serta penghukuman menjadi sarana untuk melindungi masyarakat sekaligus pembinaan bagi pelaku kejahatan. 

Dalam hal ini model yang dimaksud adalah model victim-offender mediation, yang melibatkan berbagai pihak dalam pertemuan dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediasi dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

Selain itu, konsep model sharing the burden of responsibility juga erat kaitannya dengan konsep keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi kerugian, kebutuhan dan kewajiban, untuk memulihkan dan mendapatkan hak-hak yang mungkin diperoleh. 

Upaya diversi yang berorientasi pada model pendekatan keadilan restoratif berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Dalam setiap tindak pidana, korban sebagai orang yang pertama menderita sebagai akibat tindak pidana. Kemudian, pelaku sebagai pihak yang telah melakukan tindak pidana dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Masyarakat pun harus dipulihkan karena tindak pidana juga merusak harmoni kehidupan dalam bermasyarakat.

Perbedaan Mekanisme Diversi antara Anak Pelaku Yang Berusia Belum 12 Tahun dengan Yang Telah Berusia 12 Tahun

Terdapat perbedaan terkait mekanisme diversi antara anak pelaku yang berusia belum 12 tahun dengan telah berusia 12 tahun, namun tidak terlalu signifikan karena pada intinya keduanya sama-sama menghasilkan kesepakatan diversi dan mengedepankan keadilan restoratif.

Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik bersama Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional harus mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 21 UU SPPA jo.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Batas umur 12 tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sedangkan, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 UU SPPA). Pasal 26 ayat (1) UU SPPA menyatakan penyidikan terhadap perkara anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara RI. Selain itu, diatur pula penangkapan dan penahanan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih serta anak dapat dikenai sanksi pidana atau tindakan.

Kelemahan Penyelesaian dengan Jalur Mediasi Penal dalam UU SPPA

Terdapat beberapa kelemahan upaya penyelesaian dengan jalur mediasi penal, seperti belum terdapat panduan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses mediasi penal berjalan secara efektif dan memenuhi prinsip-prinsip etik. Misalnya, kritik terhadap kurangnya pelatihan formal kepada mediator dalam praktik mediasi antara pihak pelaku dan korban. Selain itu, korban kurang memperoleh perlindungan yang memadai karena tidak sedikit korban yang mengalami reviktimisasi pada saat dihadapkan secara langsung dengan pelaku kejahatan.

Baca Juga: Mengupas Tuntas Kedudukan Legal Opinion dalam Perspektif Hukum Indonesia

Dalam UU SPPA belum mengatur tentang bagaimana jika diversi di sidang pengadilan telah dicapai kesepakatan, akan tetapi pada akhirnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban juga menjadikan proses mediasi tidak berlangsung dengan baik dan malah mengarah pada kecenderungan yang tidak efektif. Mediasi penal hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  • A Tridiatno, Yoachim. Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
  • Syakirin, Ahmad. “Relevansi Mediasi Penal dalam Penerapan Diversi Kasus Anak.” e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies 2, no. 2 (2020): 364–92.
  • Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Modul Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta, 2019.

*Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Literasi Hukum Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.