Literasi Hukum - Artikel ini membahas regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi & penyelesaian sengketa.

Penggunaan Jasa Transportasi Online

Saat ini telah banyak ditemukan suatu moda transportasi baru berbasis daring atau online akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya transportasi online, masyarakat sedikit demi sedikit mulai meninggalkan transportasi konvensional dan beralih ke transportasi berbasis online. Selain media komunikasi dalam bentuk internet, masyarakat mempunyai gawai dipergunakan sebagai sarana memudahkan aktivitas masyarakat, misalnya memperoleh barang dan/atau jasa dalam waktu yang lebih singkat dan efisien.

Bisnis digital layanan jasa transportasi online untuk pergi keluar rumah dapat dilakukan hanya dengan mengaksesnya secara daring menggunakan platform aplikasi yang telah diwujudkan khusus dalam rangka menjalankan kegiatan tersebut. Proses memperoleh hal yang dibutuhkan dalam bentuk produk maupun jasa, dilakukan secara canggih untuk mengakses menu-menu aplikasi di telepon seluler atau gawai.

Masyarakat pengguna jasa transportasi online dapat disebut sebagai konsumen sebab dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menjelaskan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen berfokus pada jaminan dan kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen daring tumbuh secara cepat seiring dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan karena adanya teknologi digital atau internet.

Dari aspek pelaku usaha/penyedia jasa, keberadaan internet menjadikan proses pengembangan usaha menjadi lebih mudah, cepat dan murah. Layanan transportasi online merupakan tempat berhimpunnya penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi dalam sebuah platform.