Mengenal 5 Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Literasi Hukum - Pelajari pengertian asas hukum dan perannya dalam sistem hukum, serta analisis mendalam mengenai asas hukum pidana, termasuk asas legalitas, wilayah, perlindungan, universal, dan nasional aktif, dengan tinjauan khusus pada KUHP baru.

Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar atau prinsip abstrak yang menjadi landasan bagi berbagai peraturan dalam sistem hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "asas" merupakan alas, dasar, atau pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas hukum dapat pula dimaknai sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. G. W. Paton mendefinisikan asas sebagai suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Dengan demikian, asas hukum memiliki peran penting dalam menentukan landasan dan prinsip-prinsip yang mengatur suatu sistem hukum.

Asas hukum memainkan peran penting dalam sistem hukum, karena mereka merupakan aturan dasar atau prinsip abstrak yang menjadi landasan bagi berbagai peraturan dalam sistem hukum. Mereka membentuk kerangka kerja untuk pembuatan, interpretasi, dan penerapan hukum. Asas hukum juga membantu dalam memastikan keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum. Mereka juga mempengaruhi perkembangan hukum dan memberikan arah bagi pembentukan norma hukum baru. Selain itu, asas hukum juga digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalam sistem hukum dan mengatasi perbedaan antara norma hukum.

Dalam bukunya mengenai Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Fitri Wahyuni menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Pertama, terdapat asas hukum pidana yang ditetapkan berdasarkan waktu, di mana asas legalitas merupakan salah satunya. Kedua, ada asas hukum pidana yang didasarkan pada tempat dan waktu, termasuk di dalamnya asas teritorial, asas perlindungan, asas universal, dan asas personalitas. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang hal tersebut.

Asas legalitas, atau yang juga dikenal sebagai prinsip legalitas, adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa tindakan kriminal harus diatur oleh undang-undang atau aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan tersebut. Menurut Amir Ilyas dalam karyanya "Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan", konsep asas legalitas memiliki tiga aspek penting, yaitu:

1. Tidak ada tindakan yang dapat dipidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam suatu peraturan.
2. Penentuan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi.
3. Peraturan hukum pidana tidak dapat berlaku surut.