Proyek Galian Jalan: Tidak Cukup Hanya Sabar di Tengah Kemacetan
Sering kali masyarakat terganggu dengan banyaknya proyek Penggalian Jalan, disini akan diurai pengaturannya & hak warga terhadap permasalahan tersebut
Opini
Analisis & Opini Hukum
Gagasan, analisis, dan argumentasi dari penulis serta kontributor tentang isu hukum yang sedang bergerak.
Menampilkan topik Hukum (Umum).
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia
Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.
Sorak Merdeka di Bawah Langit Jayapura
Analisis kritis kasus Luther Wrait menyoroti ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan pasal makar dalam konteks Papua.
Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP
Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan...
Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Penegakan Hukum Hanya Omon-Omon
Satu tahun telah berlalu sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengakuan Bersyarat Israel vs Tolak Visa Atlet: Mengurai Dilema Diplomasi Indonesia
Sikap Indonesia ke Israel-Palestina teruji. Kontras wacana Prabowo (akui Israel) dengan aksi nyata (tolak visa atlet Israel 2025).
Kasus Lahan Citraland Sumatera Utara: Dugaan Korupsi Alih Fungsi Aset PTPN I
Artikel ini membahas kasus Citraland di Sumatera Utara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara milik PTPN I.
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 20...
Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?
Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia...
Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?
UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.
Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa kete...
Halaman 2 dari 8
