Penegakkan HAM dibawah Kepemimpinan Presiden Jokowi

Jika menarik ke belakang, tepatnya di Pemilu 2014, yang dianggap oleh sejumlah sebagai pemilu yang menentukan untuk masa depan demokrasi Indonesia. Jokowi, seorang yang bukan dari kalangan elit dan berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dianggap sebagai orang yang mampu menyelematkan demokrasi dibandingkan lawannya Prabowo yang memiliki catatan dan rekam jejak yang buruk terkait demokrasi dan hak asasi di Indonesia. Masuknya Jokowi ke dalam kontestasi perpolitikan nasional memunculkan harapan bagi banyak orang. Tak hanya itu, Jokowi bahkan dalam janji kampanyenya ingin menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM yang berhasil dituntaskan secara serius. Presiden Jokowi bahkan memberikan jabatan penting dan strategis kepada orang-orang yang diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Di bawah kepemimpinannya pula, ada banyak kasus-kasus pelanggaran HAM baru lainnya. Umumnya, kasus-kasus tersebut menyangkut konflik lahan. Atas nama pembangunan, Pemerintah rela mengesampingkan nilai hak asasi dan hak warga dalam mempertahankan ruang hidupnya. Selain itu, Pemerintah menggunakan kekuatan aparat bersenjata dan tindakan represif untuk merespon bentuk-bentuk kritik dan protes dari warga. Tak heran, indeks demokrasi dan hak asasi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi terus menurun. Bahkan, Amnesty Internasional Indonesia dan Kontras memberikan rapor merah kepada Pemerintahan Jokowi. Hal ini dikarenakan ada banyak kasus pelanggaran HAM, baik di ruang nyata maupun ruang maya. Kemudian, bukannya meninggalkan jejak yang baik di akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi justru sibuk cawe-cawe dengan kewenangannya untuk mempromosikan anaknya yang ikut serta dalam kontestasi Pemilu 2024. Jokowi tak hanya meninggalkan jejak yang buruk dalam penegakkan hukum dan hak asasi, melainkan juga telah menghancurkan tatanan demokrasi yang ideal dengan ambisinya untuk membangun dinasti.