Re-share Video Viral: 5 Pasal Pidana yang Bisa Menjeratmu

Redaksi Literasi Hukum Indonesia

28 Apr 2026 · 04:03 28 April 2026 04:03 WIB 13 menit waktu baca 13 menit 2 dibaca

Cuma forward video viral di Whats App? Kenali 5 lapis pasal UU ITE, TPKS, Pornografi, KUHP, dan Hak Cipta yang bisa menjeratmu hingga 12 tahun penjara.

AI ChatGPT, Redaksi Literasi Hukum Indonesia (Sumber: AI ChatGPT, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Halo Tim Literasi Hukum, saya butuh konsultasi.

Minggu lalu beredar video pribadi yang katanya direkam di sebuah hotel di kota saya. Video itu masuk ke grup WhatsApp keluarga besar dari sepupu saya, lalu dia forward ke saya, dan saya forward lagi ke dua grup lain — total mungkin sekitar empat-lima grup. Saya pikir cuma ikut-ikutan saja, lagi pula video itu sudah viral, sudah dilihat ribuan orang.

Tiga hari kemudian, perempuan dalam video itu memberikan pernyataan di Instagram bahwa dia adalah korban — videonya direkam tanpa sepengetahuannya, lalu disebarkan oleh mantan pacarnya. Dia mengancam akan melaporkan semua orang yang terlibat dalam penyebaran, termasuk yang sekadar forward.

Pertanyaan saya: apakah saya yang cuma forward — bukan yang merekam atau yang pertama kali upload — juga bisa kena pidana? Saya sudah hapus semua jejak forward saya. Apakah itu cukup? Bagaimana dengan teman-teman yang cuma menonton dan menyimpan video di galeri? Ini benar-benar bikin saya tidak bisa tidur. Mohon penjelasannya.

— B.A.

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Saudara B.A. perlu menyadari bahwa dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan "meneruskan" atau "mendistribusikan ulang" (re-share) konten yang melanggar kesusilaan diperlakukan sama dengan perbuatan menyebarkan untuk pertama kali. Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE secara eksplisit menggunakan frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan", yang dalam tafsir doktrinal mencakup forward dan re-share. Ancaman pidananya hingga enam tahun penjara dan/atau denda satu miliar rupiah.

Saudara B.A. berpotensi terjerat lima lapis pasal sekaligus secara kumulatif: Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 (kesusilaan); Pasal 14 ayat (1) UU 12/2022 tentang TPKS (kekerasan seksual berbasis elektronik); Pasal 4 jo. Pasal 29 UU 44/2008 tentang Pornografi; Pasal 407 UU 1/2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 (delik kesusilaan); dan Pasal 12 jo. Pasal 115 UU 28/2014 tentang Hak Cipta (pelanggaran hak potret). Total kumulatif teoretis ancaman pidananya mencapai dua belas tahun penjara apabila Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diterapkan dengan sanksi terberat.

Namun kabar baiknya, korban (perempuan dalam video) tidak dapat dipidana sebagaimana ditegaskan ICJR dalam panduan kebijakan 2020, sepanjang ia tidak menghendaki penyebaran. Sementara penonton murni yang tidak meneruskan ke orang lain berada dalam zona abu-abu — secara prinsip Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyasar perbuatan "mendistribusikan", bukan sekadar "menerima". Penghapusan jejak forward dapat menjadi mitigasi tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang sudah terjadi.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

Prinsip Dasar: "Mendistribusikan" dalam Hukum Pidana Digital
Lima Lapis Pasal yang Dapat Menjerat Penyebar Ulang
a. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE
b. Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
c. Pasal 4 jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
d. Pasal 407 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional
e. Pasal 12 jo. Pasal 115 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Korban Tidak Dapat Dipidana: Catatan Penting ICJR
Status Penonton Murni: Zona Abu-Abu
Apa yang Sebaiknya Anda Lakukan Sekarang
Catatan Penutup tentang Etika Digital
Dasar Hukum
Referensi

Bagian 2/3: Lima Lapis Pasal yang Dapat Menjerat Penyebar Ulang

Lima Lapis Pasal yang Dapat Menjerat Penyebar Ulang

Sekarang mari kita telusuri kelima pasal yang berpotensi menjerat Saudara B.A. secara berlapis.

a. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE

Inilah pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat penyebar konten asusila secara digital. Bunyinya:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."

BACA JUGA
Apa Itu Penipuan Jual Beli Online? Analisis Pasal 492 KUHP

Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 adalah penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Tafsir resmi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE menggariskan tiga unsur kunci: kesengajaan (dolus), tanpa hak, dan muatan melanggar kesusilaan yang ditujukan untuk diketahui umum. Forward ke grup Whats App keluarga besar dengan puluhan anggota, kemudian forward berantai ke grup-grup lain, secara doktrinal memenuhi syarat "untuk diketahui umum" karena ruang lingkup penerima sudah keluar dari kategori privat.

b. Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS yang disahkan 2022 merupakan kerangka hukum yang paling mutakhir untuk menjerat kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 4 ayat (1) huruf g UU TPKS mengkategorikan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 14 ayat (1) merinci bentuknya:

"Setiap Orang yang dengan maksud di luar kehendak atau tanpa persetujuan korban: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek..."

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS. Pasal 15 UU TPKS menambahkan pemberatan satu pertiga apabila dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, dalam lingkup keluarga, atau kondisi-kondisi rentan lainnya.

Yang membuat UU TPKS lebih kuat dibanding UU ITE adalah penekanannya pada consent atau persetujuan korban. UU TPKS tidak hanya menjerat penyebar pertama, tetapi juga setiap pihak yang mentransmisikan konten tanpa persetujuan korban—termasuk dalam rantai forward seperti yang Anda lakukan.