Barang Anda Dirusak Orang? Ini Pasal Perusakan Barang di KUHP Baru dan Ancaman Hukumannya

Redaksi Literasi Hukum Indonesia

14 Feb 2026 · 18:45 14 Februari 2026 18:45 WIB 7 menit waktu baca 7 menit 12 dibaca

Pasal perusakan barang di KUHP Baru: definisi, ancaman hukuman, perbedaan 'merusak' vs 'menghancurkan', dan contoh kasus.

Ilustrasi penjelasan pasal perusakan barang dalam KUHP Baru, termasuk ancaman hukumannya. (Sumber: AI Gemini, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Saya ingin bertanya terkait masalah perusakan barang yang baru saya alami.

Beberapa hari lalu, saya mendapati barang milik saya dirusak oleh orang lain. Contohnya mobil saya digores, ada bagian yang dipecahkan/dibanting, atau pagar/pintu rumah saya dirusak. Saya tidak sedang dalam konflik besar, tetapi memang belakangan ada gesekan/cekcok kecil dengan seseorang (misalnya tetangga, rekan kerja, atau orang yang saya kenal).

Saya punya bukti awal seperti foto kerusakan, kemungkinan rekaman CCTV, dan chat yang mengarah pada dugaan pelaku. Kerusakan ini membuat saya rugi dan sangat terganggu, apalagi barang tersebut penting untuk aktivitas saya sehari-hari. Saya ingin ada langkah hukum yang jelas supaya ada efek jera dan kerugian saya bisa dipertanggungjawabkan.

Yang ingin saya tanyakan:

Apakah perbuatan merusak barang seperti ini bisa diproses sebagai tindak pidana menurut KUHP Baru?
Kalau pelaku terbukti, ancaman pidananya berapa (penjara dan/atau denda)?
Jika nilai kerugiannya kecil (misalnya di bawah Rp500.000), apakah tetap bisa diproses?
Kalau pelakunya ternyata keluarga dekat atau pasangan, apakah tetap bisa diproses pidana, atau ada aturan khusus?
Selain pidana, apakah saya bisa meminta pelaku mengganti kerugian (misalnya biaya servis/perbaikan)?

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Pada prinsipnya, perusakan barang milik orang lain dapat dipidana menurut KUHP Baru. Untuk perusakan barang pada umumnya, ancaman maksimalnya adalah penjara 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Kategori IV.

Jika perusakan tersebut mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000, KUHP Baru mengenal bentuk yang lebih ringan, dengan ancaman maksimal penjara 6 bulan atau denda paling banyak Kategori II. Jadi, nilai kecil tidak otomatis membuat perkara “tidak bisa diproses”, hanya kelas ancamannya berbeda.

Kalau pelakunya pasangan atau keluarga dekat, ada aturan khusus yang dapat membuat penuntutan tidak dilakukan atau penuntutan hanya bisa berjalan jika ada pengaduan dari korban. Di luar itu, KUHP Baru juga membuka ruang agar hakim dapat menetapkan kewajiban terpidana membayar ganti rugi kepada korban sebagai pidana tambahan.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

KUHP Baru Berlaku Kapan dan Kenapa Korban Perusakan Barang Perlu Tahu
Makna “Merusak” vs “Menghancurkan” dalam KUHP Baru
Pasal 521 KUHP Baru: Perusakan Barang dan “Perusakan Ringan”
Kalau yang Dirusak Fasilitas Pelayanan Publik: Ancaman Bisa Lebih Berat
Denda Kategori II–V: Berapa Rupiah, Bisa Diangsur, dan Apa Dampaknya Jika Tidak Dibayar
Kalau Pelakunya Pasangan atau Keluarga: Ada Aturan Khusus dan Batas Waktu Pengaduan
Apakah Korban Bisa Minta Ganti Rugi dan Apa Langkah Praktis yang Bisa Dilakukan?

Literasi Hukum - Dalam kasus perusakan barang, banyak korban sebenarnya sudah punya intuisi yang benar: “Ini bukan cuma rugi uang, tapi juga gangguan dan rasa tidak aman.” Yang sering membingungkan justru ketika korban mulai mencari pasal—karena informasi yang beredar suka campur aduk antara KUHP lama, KUHP baru, dan pengalaman orang yang beda-beda.

Karena itu, mari kita bedah pelan-pelan: mulai dari kapan KUHP Baru berlaku, apa arti “merusak” dan “menghancurkan” secara hukum, sampai ancaman pidana dan langkah praktis yang bisa Anda lakukan.

KUHP Baru Berlaku Kapan dan Kenapa Korban Perusakan Barang Perlu Tahu

KUHP Baru (UU 1/2023) tidak langsung berlaku di hari diundangkan. Ketentuannya menyatakan KUHP Baru mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Secara sederhana, ini penting agar pembaca tidak salah rujuk pasal ketika membaca artikel lama atau pengalaman orang yang terjadi sebelum masa berlaku KUHP Baru.

Dalam praktik literasi hukum, ini sering jadi sumber miskomunikasi. Ada yang mengutip pasal perusakan versi KUHP lama, ada yang sudah pakai KUHP Baru, lalu semua terasa “beda-beda”. Padahal, di level norma, rujukannya ditentukan oleh rezim hukum yang berlaku pada saat peristiwa dan masa berlakunya undang-undang.

Bagi korban, efek praktisnya begini: saat Anda konsultasi atau membuat laporan, Anda bisa menanyakan dengan jelas, “Rujukannya KUHP Baru yang berlaku sekarang atau bagaimana?” Pertanyaan sederhana ini membantu komunikasi Anda lebih rapi sejak awal.