Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

01 Mar 2026 01 Maret 2026 09:56 WIB 8 menit baca waktu baca 8 menit 6 dibaca

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.

Ilustrasi penjelasan hukum mengenai konsekuensi utang: pidana atau wanprestasi? (Sumber: AI Gemini, Redaksi Literasi Hukum Indonesia)

Pertanyaan

Saya memiliki usaha kecil-kecilan yang terpaksa gulung tikar karena sepi pembeli dan kondisi ekonomi yang memburuk. Saat masih beroperasi, saya sempat meminjam sejumlah uang kepada seorang teman untuk tambahan modal usaha dengan janji akan dicicil setiap bulan. Namun, karena kondisi keuangan saya yang saat ini benar-benar hancur, saya mengalami gagal bayar dan murni tidak mampu melunasinya sesuai tenggat waktu.

Teman saya tersebut tidak terima dengan kondisi saya. Ia terus-menerus menekan dan puncaknya mengancam akan melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan agar saya dipenjara jika tidak melunasi utang minggu depan. Saya sangat cemas dan ketakutan. Apakah orang yang memang benar-benar tidak mampu membayar utang murni karena kebangkrutan bisa dipidana dan dijebloskan ke penjara?

Intisari Jawaban

Klik untuk melihat ringkasan jawaban.

Secara hukum, seseorang tidak bisa dipidana atau dipenjara semata-mata karena ketidakmampuannya dalam melunasi utang. Sengketa utang piutang secara mutlak masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata yang mengatur hubungan dan kepentingan antarperseorangan, bukan hukum pidana yang mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum. Kegagalan membayar utang dikategorikan sebagai wanprestasi atau cedera janji, yang sanksinya berupa pemenuhan kewajiban atau ganti rugi perdata, bukan penjara badan.

Garis pembeda utama antara sengketa utang perdata dengan tindak pidana terletak pada ada tidaknya niat jahat (mens rea) sejak awal. Perkara utang perdata bisa berubah menjadi perkara pidana hanya apabila sejak awal terbukti terdapat perbuatan curang seperti pemakaian nama palsu, tipu muslihat, atau kebohongan (penipuan) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.

Kesimpulan praktisnya: Anda tidak perlu panik secara berlebihan. Jika Anda murni tidak bisa membayar karena kebangkrutan finansial, langkah terbaik adalah menunjukkan iktikad baik, bersikap kooperatif, memberikan bukti pembukuan usaha yang transparan, dan mengupayakan mediasi penyelesaian secara kekeluargaan.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Penjelasan lengkap dapat Anda baca di bawah ini.

Daftar Isi

8 bagian

1. Perbedaan Wanprestasi dan Tindak Pidana Menurut Para Ahli
2. Kapan Utang Bisa Berubah Menjadi Pidana?
4. Apa yang Bisa Dilakukan Jika Dilaporkan?
Dasar Hukum
Hukum Perdata & HAM
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional - UU No. 1 Tahun 2023)
Kesimpulan
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Perbedaan Wanprestasi dan Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Untuk memahami posisi hukum Anda secara menyeluruh, kita harus merujuk pada definisi dan batasan antara hukum perdata (hukum privat) dan hukum pidana (hukum publik) berdasarkan pandangan para pakar.

Terkait hukum perdata, menurut Prof. Subekti dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (2005), hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Senada dengan hal tersebut, menurut C.S.T. Kansil dalam karyanya berjudul Asas-Asas Hukum Perdata (2008), hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, hubungan utang piutang murni merupakan hubungan kontraktual perdata antara Anda dan teman Anda.

Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut disebut dengan wanprestasi. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia (2006), wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini diatur tegas dalam Pasal 1238 KUH Perdata, di mana konsekuensi dari wanprestasi bukanlah kurungan penjara, melainkan kewajiban perdata berupa keharusan membayar ganti rugi, bunga, atau eksekusi aset.

Di sisi lain, ancaman pemenjaraan mutlak berada pada ranah hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno dalam bukunya berjudul Azas-Azas Hukum Pidana (2008), hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Hukum pidana memberikan sanksi karena adanya pelanggaran terhadap kepentingan umum atau perbuatan jahat, bukan untuk menghukum kegagalan finansial seseorang dalam berbisnis. Lebih tegas lagi, larangan memenjarakan seseorang atas dasar utang juga dijamin oleh Hak Asasi Manusia.