JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM — Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan bahwa perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menjadi faktor penting dalam evaluasi posisi Indonesia di Board of Peace (BoP). Sikap itu sejalan dengan keputusan pemerintah yang sebelumnya sudah menangguhkan seluruh pembahasan terkait BoP setelah eskalasi perang di Timur Tengah dinilai mengubah lanskap keamanan dan politik kawasan.

Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP sejak awal dimaksudkan untuk membantu rakyat Palestina dan mendorong solusi damai, bukan untuk memberi legitimasi pada konflik yang justru semakin meluas. Karena itu, ketika perang Iran meledak, posisi Indonesia langsung ditinjau ulang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang bahkan menyatakan bahwa seluruh pembahasan dengan BoP saat ini ditangguhkan atau “on hold”.

Perang Iran Dinilai Dapat Melemahkan Posisi dan Mandat BoP

Sinyal evaluasi itu sebenarnya sudah muncul sejak awal Maret. Dalam diskusi kebangsaan yang digelar Presiden Prabowo di Istana, mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menyampaikan bahwa Presiden ikut membahas apakah perang yang berkecamuk di Iran akan melemahkan posisi dan mandat BoP. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak lagi melihat BoP hanya sebagai forum diplomasi Palestina, tetapi juga menimbang kredibilitas dan efektivitas forum itu setelah pecahnya perang yang melibatkan pihak-pihak sentral di dalamnya.

Dari sudut politik luar negeri, perubahan konteks itu memang sulit diabaikan. BoP dibentuk untuk menopang proses stabilisasi Gaza pascaperang Israel-Hamas. Namun setelah konflik melebar ke Iran, legitimasi forum itu ikut dipertanyakan, termasuk di dalam negeri. Reuters mencatat bahwa Indonesia menangguhkan pembicaraan mengenai BoP karena perhatian pemerintah kini tertuju pada krisis regional yang lebih luas, keselamatan warga negara Indonesia di Timur Tengah, dan dampak ekonomi seperti kenaikan harga minyak serta gangguan penerbangan.

Indonesia Tetap Ukur Manfaat Nyata bagi Palestina

Meski demikian, Prabowo sebelumnya juga sudah memberi garis tegas bahwa Indonesia tidak akan bertahan di BoP jika forum itu tidak memberi manfaat nyata bagi Palestina. Reuters melaporkan bahwa Presiden menyatakan Indonesia akan keluar dari BoP bila keikutsertaan itu tidak lagi membantu perjuangan Palestina atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Sikap ini menunjukkan bahwa ukuran utama pemerintah bukan semata keberlanjutan forum, melainkan hasil konkret bagi rakyat Palestina dan kesesuaiannya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Karena itu, perang AS-Israel versus Iran kini dapat dibaca sebagai ujian paling serius bagi masa depan keterlibatan Indonesia di BoP. Bila konflik tersebut terus memperlemah kredibilitas forum perdamaian itu, maka ruang bagi Indonesia untuk tetap bertahan akan makin sempit. Sebaliknya, bila BoP masih bisa dibuktikan berguna bagi perdamaian Palestina dan sejalan dengan kepentingan Indonesia, pemerintah tampaknya masih membuka ruang untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan mitra-mitra seperti Mesir, Yordania, dan Turki sebelum mengambil keputusan final. Penundaan yang diberlakukan saat ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Indonesia sedang menempatkan diri secara hati-hati di tengah gejolak geopolitik yang terus bergerak.