Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan perkara nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Senin (29/04/2024) siang untuk meninjau dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 2, Provinsi Papua Tengah.
Recent Post
Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia
Artikel ini membahas tentang Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia.
Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Artikel ini membahas implikasi hukum dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Literasi Hukum Indonesia
Perlukah Model Pengujian Konstitusional Asing Diadopsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
Artikel ini mencoba menyuguhkan alternatif model pengujian negara asing, Jerman dan Prancis, agar sekiranya diadopsi di Indonesia.
Memahami Struktur dan Anatomi Kontrak
Artikel ini membahas secara rinci struktur dan anatomi kontrak dalam bisnis, baik syariah maupun konvensional, mengungkap pentingnya elemen-elemen seperti pengenalan, definisi, dan klausul pengakhiran.
Lahirnya Kembali? “The Guardian Of Constitution”
Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dalam menjaga Demokrasi serta kembalinya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Constitution.
Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual
Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.
Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik
Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan?
Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai
Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai
Asas Ultimum Remedium: Asas Hukum Pidana Sebagai Upaya Terakhir
Ultimum remedium, asas hukum pidana yang berarti pidana sebagai upaya terakhir. Artikel ini membahas pengertian, sejarah, tujuan, penerapan di Indonesia, dan upaya peningkatan penggunaannya.
Asas Ne Bis In Idem: Benteng Kepastian Hukum dan Keadilan
Artikel ini akan mengupas secara komprehensif mengenai asas ne bis in idem, mulai dari landasan filosofisnya, ruang lingkup penerapan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga pengecualian yang mungkin terjadi.
Dissenting Opinion: Apa Itu dan Mengapa Penting?
Artikel ini akan mengupas secara komprehensif mengenai dissenting opinion, mulai dari definisi, fungsinya, hingga perdebatan yang menyertainya.
Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Artikel ini membahas Tentang Ketentuan Hukum terkait Electronic Justice System dalam Administrasi Perkara di Pengadilan
Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024
Artikel ini membahas Tentang makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres tahun 2024.
Apa dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi?
Artikel ini membahas dampak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia.
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Amicus Curiae: Sahabat Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia
Artikel ini menyelidiki peran dan aplikasi amicus curiae, atau ‘sahabat pengadilan,’ dalam sistem peradilan Indonesia.
MK Batasi Amicus Curiae Pilpres 2024, Putusan Diumumkan 22 April!
Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menetapkan batas akhir penerimaan amicus curiae terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024, dengan tenggat waktu pada pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2024.
Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi
Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.
Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu
Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.
