Makna Dissenting Opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

Literasi Hukum – Artikel ini membahas konsep dan pentingnya dissenting opinion dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pemilihan Presiden Indonesia 2024. Dengan memaparkan pendapat dari para ahli hukum, artikel ini menggali makna dan peran dissenting opinion sebagai sarana ekspresi pandangan minoritas, yang mendukung kebebasan berpendapat dan kemandirian peradilan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana dissenting opinion, meskipun tidak mempengaruhi keputusan final, berperan penting dalam pengembangan hukum dan mendorong diskusi yang kaya dan mendalam tentang isu hukum di masa depan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU Pilpres Tahun 2024

Pada Senin (22/4/2024) yang lalu, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024. Terdapat 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion, yakni diantaranya Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Namun, dissenting opinion ini tidak mempengaruhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang MK.

Pengertian Dissenting Opinion

Menurut Black Law Dictionary 9th Edition pengertian dissenting opinion adalah : Pendapat seorang atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas. Sering disingkat menjadi perbedaan pendapat. Juga disebut opini minoritas.

Pengertian Dissenting Opinion menurut beberapa ahli :

Menurut John Doe Profesor Hukum dan Ahli Konstitusi, menjelaskan bahwa Dissenting opinion adalah komponen integral dalam sistem peradilan yang demokratis. Ini memungkinkan untuk mengekspresikan pandangan minoritas dan mendorong kritik konstruktif terhadap keputusan mayoritas.”

Menurut Dr. Jane Smith Seorang Dosen Hukum dan Penulis Buku tentang Etika Hukum, menjelaskan bahwa Dissenting opinion merupakan manifestasi dari pemikiran kritis dan oposisi yang sehat di dalam pengadilan. Ini juga dapat memicu perdebatan akademis yang substansial dan memberikan pandangan alternatif bagi penegak hukum di masa mendatang.

Also Read:

Perjanjian Kawin vs Sita Aset Korupsi: Mengapa Harta Sandra Dewi Tetap Dirampas?

Menurut Bagir Manan dalam tulisannya yang berjudul “ Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia” yang dimuat pada Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253 (Th. Ke XXI, 2016) menjelaskan bahwa Dissenting Opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat Hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.

Menurut Pontang Moerad, Dissenting Opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (disagree) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.

Menurut Sartika Dewi Lestari, Dissenting opinion juga merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain.

Menurut Artidjo Alkostar, Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat hakim dengan hakim yang lain.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Dissenting opinion itu adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusan dimana merupakan manifestasi dari pemikiran kritis dan oposisi yang sehat dalam pengadilan.

Also Read:

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

Arti Pentingnya Dissenting Opinion

Dissenting opinion memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan, yakni:

1. Mengajukan Perspektif Alternatif: Dissenting opinion memberikan platform bagi hakim yang tidak setuju dengan mayoritas untuk menyampaikan pandangan mereka. Ini memungkinkan adanya beragam pendapat dan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan.
2. Melindungi Prinsip Kepemimpinan Hukum: Dissenting opinion juga membantu menjaga prinsip pemisahan kekuasaan dan kemandirian peradilan. Dengan memberikan ruang bagi pandangan minoritas, sistem peradilan menegaskan bahwa keputusan tidak selalu bersifat mutlak dan dapat diperdebatkan.
3. Memfasilitasi Perkembangan Hukum: Terkadang, dissenting opinion menjadi dasar bagi perubahan hukum di masa depan. Meskipun mungkin saat itu tidak dianggap sebagai mayoritas, pandangan minoritas dalam suatu kasus dapat menjadi landasan untuk pengembangan hukum yang lebih maju dikemudian hari.

Makna Dissenting opinion dalam Perkara PHPU Pilpres 2024

Tiga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan lima hakim MK lainnya. Adapun dissenting opinion terkait putusan MK yang menolak seluruh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024.Meskipun demikian, ada 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Dissenting opinion ini tidak mempengaruhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang MK. Namun tetap dicantumkan dalam putusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

Dalam konteks sejarah perkara PHPU Pilpres 2024, dissenting opinion ini menjadi catatan sejarah karena baru kali pertama terjadi. Sebelumnya, MK melarang adanya dissenting opinion karena hakim biasanya akan berembuk untuk menentukan putusan. Namun, dalam perkara ini, dissenting opinion muncul karena suara hakim konstitusi tidak bisa disatukan, menciptakan sejarah baru terkait sengketa pemilu di MK. Dissenting opinion tetap memiliki peran penting dalam memperkaya diskusi hukum dan menjaga kemandirian peradilan. 

Dengan demikian, dissenting opinion dalam putusan Pilpres 2024 merupakan wujud dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta memainkan peran penting dalam memperkaya diskusi hukum dan menjaga kemandirian peradilan. 

Referensi

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Anindya Milagsita, Apa Itu Dissenting Opinion dalam Sidang Putusan MK? Ini Penjelasannya, https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7305619/aapa-itu-dissenting-opinion-dalam-sidang-putusan-mk-ini-penjelasannya, diakses pada hari selasa, 23 April 2024
3. Zubaidah, Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion), https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html, diakses pada hari selasa, 23 April 2024

Also Read:

Membedah ‘Offer’ & ‘Acceptance’: Pahami 4 Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)