Konflik Doktrin Sifat Melawan Hukum dalam Rumusan Delik Kerugian Negara
Analisis terhadap kontradiksi dalam rumusan delik kerugian keuangan negara pasca Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “peraturan perundang-undangan”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
Artikel ini membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik...
Skincare Ilegal dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen
Menjamurnya brand kecantikan atau skincare di Indonesia membuat para pemilik bisnisterus bersaing dalam menarik hati konsumen. Berba...
Lembaga Kerjasama Bipartit menjadi Entintas Esensial dalam Sengketa Hubungan Industrial
Artikel ini membahas singkat mengenai Lembaga Kerjasama Bipartit yang merupakan wadah preventif dalam penyelesaian perselisihan hubu...
Syarat Pelindungan Hak Cipta terhadap Ciptaan
Suatu ciptaan mampu mendapat pelindungan hak cipta jika telah memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu sesuai dengan klasifikasi, telah m...
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
Pelajari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti unt...
Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?
Literasi Hukum - Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampu...
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, at...
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Artikel ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam impl...
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, d...
Halaman 6 dari 15