KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Analisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi l...
Program makan bergizi gratis alihkan fokus dari tujuan konstitusi: mencerdaskan bangsa. Negara abai pada kualitas pendidikan, terjeb...
Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politi...
Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Kemiskinan di Indonesia: Analisis mendalam akar masalah, data BPS, dan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 34 ayat 1.
Eksaminasi mendalam terhadap politisasi MK: implikasi penunjukan hakim titipan partai terhadap independensi lembaga peradilan.
Selama puluhan tahun, publik disuguhi narasi bahwa batu bara adalah penyelamat ekonomi karena harganya yang murah. Namun, murah bagi...
Kasus Sleman: korban jadi tersangka, keadilan dipertanyakan. Penegakan hukum mekanistis abaikan konteks & nurani. Preseden buruk bag...
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-und...
Halaman 4 dari 47