Bagaimana Eropa Membuka Jalan Legalisasi bagi Palantir?
Palantir, perusahaan teknologi asal AS yang didirikan dengan pendanaan CIA, Teknologi Palantir dilaporkan digunakan oleh badan pertahanan negara.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “hakim”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang
Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-und...
Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida
Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingku...
Seragam Bisa Bohong, Tapi Prosedur Seharusnya Tidak
Kasus penyamaran pramugari menyingkap budaya terlalu percaya pada seragam. Refleksi hukum tentang pentingnya verifikasi dan prosedur...
Ancaman yang Kita Abaikan, Suburnya Child Grooming.
Child grooming bukan isu kecil. Ancaman nyata yang sering dianggap sepele oleh masyarakat. Opini ini menyoroti kegagalan kita dalam...
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat pene...
Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung
Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan...
Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana kor...
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas dem...
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan me...
Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum
Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.
Halaman 3 dari 20
