Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?
Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru
Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil...
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan pu...
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara h...
Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia
Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.
Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal
Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.
Terkepung Regulasi: Otonomi Desa Semu di Bawah Intervensi Negara
Otonomi desa tertekan oleh regulasi berlebihan, intervensi birokrasi, dan pengawasan ketat yang memicu kriminalisasi administratif.
