Kanal Opini Pencarian: “Kewenangan”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Hukum

Menyoal Standar Ganda Rekrutmen Hakim MK: Ancaman Independensi?

Analisis problematika standar ganda pengangkatan hakim MK akibat sistem trifurkasi. Independensi hakim konstitusi terancam?

Fahcrur Rozi Al Fahdli • 14 Mar

Analisis Putusan

Putusan BPSK Mangkrak? Strategi Eksekusi Efektif Di Pengadilan

Pahami prosedur & syarat menjalankan putusan BPSK di Pengadilan Negeri. Hak konsumen terlindungi, putusan BPSK ditegakkan secara efektif.

Niatman Aperli Gea, S.H., S.E. • 13 Mar

Hukum

Menulis Gelar Tanpa Ijazah: Gengsi atau Risiko Hukum?

Penggunaan gelar akademik tanpa ijazah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Simak dasar hukum dan risiko pidananya menurut KUHP dan UU Pendi...

Arif Kurniawan • 11 Mar

Hukum

Putusan Hakim dan Ruang Independensi Yudisial

Opini tentang independensi hakim dan putusan pengadilan. Menjaga keadilan melalui sistem hukum yang konsisten dan bebas dari tekanan.

Rafi Muhammad Ave • 26 Feb

Hukum (Umum)

Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Korupsi Atau Sekadar Alibi Reformasi Peradilan?

Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.

Adam Ilyas • 25 Feb

Hukum Pidana

Wajah Baru Hukum Pidana: Pembaruan Substansi Atau Ilusi Perubahan

KUHP Nasional: substansi pembaruan hukum pidana atau sekadar ilusi? Analisis mendalam tentang implikasi dan tantangan implementasinya.

Rafi Muhammad Ave • 23 Feb

Hukum Tata Negara

Pilkada oleh DPRD: Apa Dampaknya Buat Kita?

Pilkada oleh DPRD, bagaimana dampaknya bagi partisipasi pemilih dan representasi aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah?

Arvin Rumbiak • 22 Feb

Korupsi

Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru

Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.

Asis • 11 Feb

Korupsi

Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan

Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.

Budi Harianto • 12 Jan

Hukum Tata Negara

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian...

Imam Sahroni Darmawan • 06 Jan

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Aktivis HAM Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hubungan Internasional

Hukum Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Lingkungan Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Kerugian Keuangan negara Kerugian Lingkungan Korupsi KPK KUHAP BARU Legal Drafting & Legislative Drafting Mahkamah Konstitusi Media & Pers Penegak Hukum Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Baru

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Mengenal Konsep Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia

Polemik Cover Lagu: Hak Cipta, Etika Berkarya dan Konsekuensi Hukumnya

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto