Representasi Rakyat dan Ujian Demokrasi Elektoral
Tulisan ini menegaskan bahwa Pemilukada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan ruang kedaulatan rakyat yang harus dijaga meskipun masih dibay...
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Danantara Sumber Daya Indonesia: Skema Hukum Menutup Kebocoran Devisa dari Ekspor SDA
Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi skema hukum untuk menutup kebocoran devisa ekspor SDA melalui transparansi dan tata kelola.
Sentralisasi Ekspor Komoditas: Perlindungan atau Ancaman Usaha?
Sentralisasi ekspor komoditas menjadi isu hukum ekonomi penting karena menyangkut peran negara dalam mengatur sumber daya alam strategis
Mens Rea Sebagai Unsur Penting dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Pentingnya membuktikan mens rea menjadi sangat krusial ketika kita berhadapan dengan pasal-pasal "karet" atau pasal yang multitafsir dalam UU Tipikor
Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.
Monopoli di Balik Kandang: Kartel Ayam Hukum Persaingan Usaha
Analisis mendalam praktik kartel ayam dan integrasi vertikal yang mematikan peternak mandiri dalam perspektif UU 5/1999 serta KPPU.
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi polit...
Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden
Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.
Apakah Hukum Internasional Berfungsi di Selat Hormuz?
Selat Hormuz jadi uji nyata hukum internasional. UNCLOS menjamin transit passage, namun Iran dan AS tak meratifikasi. Apakah hukum masih punya gigi?
Pembekalan Semi-Militer LPDP Dinilai Cacat Hukum dan Mengancam Kebebasan Akademik
Pembekalan semi-militer bagi awardee LPDP menuai kritik karena dinilai melanggar supremasi sipil, melampaui kewenangan TNI, dan mengancam kebebasan akademi...
Eksekusi Tanpa Bantuan Pengadilan? Emangnya Bisa?
Artikel ini membahas hak kreditur untuk menjual objek jaminan secara langsung melalui lelang tanpa melalui izin pengadilan.
Proyek Galian Jalan: Tidak Cukup Hanya Sabar di Tengah Kemacetan
Sering kali masyarakat terganggu dengan banyaknya proyek Penggalian Jalan, disini akan diurai pengaturannya & hak warga terhadap permasalahan tersebut
Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.
Buronan Internasional di Bali: Seberapa Jauh Hukum Menjangkau?
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan lintas negara?
Peran Baru KY : Kunci Mewujudkan Peradilan Independen
Saat ini Fungsi Advokasi KY dalam mendampingi Hakim yang terkena PMKH masih minim, padahal fungsi ini penting untuk melindungi Hakim yang terkena PMKH
