Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi
Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh
Hasil pencarian opini
Filter
Reset
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Antara Tom Lembong dan Budi Arie: Bagai Cinderella dan Musang Berbulu Domba
Melalui alegori Cinderella dan musang berbulu domba, tulisan ini mengkritik standar ganda dalam penegakan hukum dan loyalitas politik.
Koperasi Desa Merah Putih: Jebakan Hukum atau Terobosan Ekonomi?
Artikel ini membahas tentang pro kontra terkait progam prabowo gibran tentang koperasi desa merah putih
Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
Temukan template dokumen hukum gratis yang profesional untuk mendukung efisiensi dan standar kerja praktisi hukum di Indonesia.
Jaksa Tuntut Bebas: Sesat Pikir atau Puncak Keadilan?
Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil...
Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?
Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejab...
Memaknai Ulang Negara Hukum Pancasila: Antara Cita-Cita dan Realita Kontemporer
Sebuah analisis mendalam tentang konsep Negara Hukum Pancasila. Menggali fondasi filosofis, tantangan kontemporer, dan relevansinya di tengah dinamika huku...
Menciptakan Ruang Aman: Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum
Artikel ini membahas pelecehan seksual di transportasi publik serta strategi pencegahan melalui teknologi, regulasi, dan peran semua pihak.
Uji Formil UU TNI: Gugatan Warga Negara dan Masa Depan Demokrasi
Gugatan uji formil terhadap revisi UU TNI menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.
