Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.
Opini
Hasil pencarian opini
Menampilkan hasil pencarian untuk “undang-undang”
Pembaruan
Opini Terbaru
Tulisan terbaru dengan pembacaan, argumentasi, dan sudut pandang yang sedang bergerak.
Eksekusi Tanpa Bantuan Pengadilan? Emangnya Bisa?
Artikel ini membahas hak kreditur untuk menjual objek jaminan secara langsung melalui lelang tanpa melalui izin pengadilan.
Menuai Permasalahan Kepolisian Republik Indonesia
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.
Buronan Internasional di Bali: Seberapa Jauh Hukum Menjangkau?
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan...
Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan t...
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke te...
Peran Baru KY : Kunci Mewujudkan Peradilan Independen
Saat ini Fungsi Advokasi KY dalam mendampingi Hakim yang terkena PMKH masih minim, padahal fungsi ini penting untuk melindungi Hakim...
Sinyal Hijau untuk Tragedi: Celah Hukum di Bekasi Timur 2026
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan ha...
Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak...
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanega...
Halaman 2 dari 49
