Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Opini
Kolom opini adalah ruang bagi para pembaca untuk menyuarakan pendapat dan pemikiran tentang berbagai isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti opini hukum, opini politik, opini ekonomi, dan lain sebagainya.
Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia
Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Extra Judicial Killing: Suatu Analisis Hukum dan Sosial
Artikel ini membahas fenomena extra judicial killing dari perspektif hukum dan sosial, termasuk definisi, kasus-kasus di Indonesia, dampak sosial dan politik, serta upaya pencegahan.
Sisi Gelap Proyek Tol Cisumdawu: Hak Warga dan Kerugian Lingkungan!
Artikel ini mengungkap sisi gelap dari proyek pembangunan Tol Cisumdawu terhadak hak warga yang terabaikan dan keruskan sawah pada area tersebut.
Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat
Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.
Transisi Sertipikat Tanah Elektronik: Pemerintah Harus Bijak, Jangan Persulit Rakyat!
Saat ini, dalam ruang lingkup pertanahan di Indonesia, dikenal dua bentuk sertipikat hak atas tanah, yaitu sertipikat analog dan sertipikat elektronik
The Political Phenomenon of the 2024 Election: Its Contexts and Its Effects
This article discusses the political phenomenon of the 2024 election, including reflections on the Constitutional Court’s decision, conflicts of interest, public opinion, and the internal and external factors affecting the decline of democracy.
Noodweer (Pembelaan Terpaksa): Antara Korban dan Tersangka dalam Hukum Indonesia
Artikel ini membahas pembelaan terpaksa (noodweer) yang dapat menjadi instrumen dalam penghapusan pidana terhadap fenomena korban menjadi tersangka.
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.
Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat
Artikel ini membahas pentingnya literasi hukum dan bagaimana Pancasila menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.
Masifnya Presiden Jokowi di Masa Lame Duck Dalam Memenuhi Politik Balas Budi
Artikel opini berisikan kegiatan politik presiden di masa lame duck. Besar dugaan penulis bahwa kegaitan tersebut ditujukan untuk politik balas budi.
Telaah “Kegentingan Memaksa” Dalam UU Cipta Kerja Sebagai Unsur Pemberlakuan Hukum Darurat Negara
Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.
Klausula Eksonerasi: Antara Perlindungan Hukum dan Ketidakadilan
Dalam praktik hukum perjanjian, klausula eksonerasi sering kali menjadi topik yang kontroversial.
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tantangan, dan Masa Depan
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, tantangan, dan strategi memperkuat integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
Analisis Hukum Legalitas Ganja di Amerika Serikat: Sejarah, Dampak Ekonomi, dan Masa Depan
Artikel ini membahas legalitas ganja di AS, termasuk sejarah, status hukum saat ini, dampak ekonomi, dan prospek masa depan.
Untuk Siapa dan Oleh Siapakah Hukum Ada?
Artikel ini mengupas secara kritis untuk siapa dan oleh siapakah hukum ada, serta pentingnya reformasi hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keadilan.
Peran Teknologi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum di Indonesia
Dalam era digitalisasi yang semakin maju, teknologi telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum.
