Berikut beberapa contoh perkara yang menerapkan open legal policy dalam putusannya di Indonesia:

1. Perkara terkait Sistem Pemilu

  • Mahkamah Konstitusi sering menggunakan konsep open legal policy saat mempertimbangkan uji materi UU Pemilu. Alasannya, konstitusi tidak secara eksplisit mengatur sistem pemilu mana yang harus digunakan (proporsional terbuka, tertutup, atau lainnya). Hal ini dianggap kewenangan pembentuk UU untuk diputuskan.
  • Contoh: Gugatan terbaru terhadap sistem proporsional terbuka di UU No. 7 Tahun 2017. MK mempertimbangkan open legal policy karena pilihan sistem pemilu merupakan domain kebijakan terbuka bagi pembentuk UU.

2. Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)

  • Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait pengaturan presidential threshold menggunakan argumen open legal policy. Pembatasan candidature, meskipun tak eksplisit dalam UUD 1945, bisa diterapkan oleh pembentuk UU untuk tujuan-tujuan seperti efisiensi pemerintahan dan kestabilan politik.

3. Masa Jabatan Hakim Konstitusi

  • MK pernah memakai logika open legal policy dalam putusan yang menegaskan ketiadaan pembatasan masa jabatan hakim konstitusi dalam konstitusi. Oleh karena itu, pembentuk UU punya keleluasaan menentukan masa jabatan ini.

4. Peraturan Pengupahan

  • Dalam sengketa mengenai formulasi upah minimum, MK berpandangan bahwa UUD 1945 tak merinci cara penghitungannya. Penentuan formula upah menjadi ruang kebijakan pembentuk UU yang bersifat terbuka.

Catatan Penting

Meskipun dalam contoh-contoh ini MK memvalidasi norma yang lahir dari open legal policy, penting diingat bahwa kewenangan ini BUKAN absolut. Mahkamah Konstitusi bisa tetap membatalkan UU (yang termasuk produk open legal policy) jika isinya melanggar nilai dasar konstitusi atau prinsip hak asasi manusia.

Pengaturan open legal policy di negara lain memiliki variasi dan terminologi yang berbeda-beda, namun umumnya mengacu pada konsep serupa: kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum dalam konstitusi. Berikut beberapa contoh:

1. Amerika Serikat

  • Di AS, konsep open legal policy dikenal sebagai "legislative discretion" atau "judicial deference".
  • Mahkamah Agung AS memberikan ruang bagi legislatif untuk menafsirkan konstitusi dalam batas kewajaran, dan hakim umumnya menghormati interpretasi tersebut.
  • Contoh: pengaturan terkait hak aborsi, di mana Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa konstitusi tidak secara eksplisit melarang aborsi, sehingga memberikan kewenangan kepada legislatif untuk meregulasi isu tersebut.

2. Jerman

  • Di Jerman, konsep open legal policy dikenal sebagai "freie Rechtsfindung" atau "judicial legislation".
  • Hakim di Jerman memiliki kewenangan lebih luas dalam menafsirkan hukum, termasuk mengisi kekosongan hukum.
  • Contoh: pengaturan terkait hak eutanasia, di mana Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan bahwa konstitusi melindungi hak individu untuk mengakhiri hidup dengan bermartabat, sehingga membuka ruang bagi legislatif untuk merumuskan regulasi terkait.

3. Afrika Selatan

  • Di Afrika Selatan, konsep open legal policy dikenal sebagai "transformative constitutionalism".
  • Konstitusi Afrika Selatan secara eksplisit mendorong transformasi sosial dan politik, dan hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum berdasarkan prinsip tersebut.
  • Contoh: pengaturan terkait hak atas tanah, di mana Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa konstitusi mewajibkan redistribusi tanah untuk mengatasi warisan apartheid, sehingga membuka ruang bagi legislatif untuk merumuskan regulasi terkait.

4. Persamaan dan Perbedaan

Sumber Rerefensi

Demikian artikel tentang open legal policy. Jika #temanliterasi ingin pembahasan topik lainnya, dapat menghubungi kami melalui laman contact us ataupun menghubungi melalui whatsapp widget di sebelah kanan bawah. Semoga bermanfaat!