Asas Litis Finiri Oportet Dalam Suatu Perkara Perdata

Literasi Hukum - Kaum Positivisme lebih menekankan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap perkara/sengketa harus ada ujung/akhir penyelesaiannya, meskipun terkadang tidak akan menyenangkan semua pihak.

Pada prinsipnya hukum hadir untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat. JIka tidak ada hukum, maka dapat dipastikan terjadi chaos karena sesama manusia akan mulai saling “memangsa” antara satu dengan yang lain.

Pertanyaan yang muncul kemudian apa sebenarnya tujuan dari hukum secara spesifik? Pendapat dari seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman bernama Gustav Radbruch dapat menjadi salah satu referensi. Menurut Radbruch sebagaimana dikutip dari Buku Oeripan Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, tujuan hukum berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (daya-guna).

Asas litis finiri oportet beririsan dengan tujuan kepastian hukum. Setiap sengketa/perkara (termasuk salah satunya perkara perdata) harus ada ujung/akhir penyelesaiannya. Rocky Marbun SH dkk dalam buku berjudul Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan terbaru) Visimedia, Jakarta, 2012 mendefinisikan asas litis finiri oportet pada intinya adalah perkara atau sengketa yang ada pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

Dengan demikian, secara bahasa asas litis finiri oportet mengamanatkan setiap perkara harus ada akhirnya. Artinya, secara kepastian hukum hal ini sangat diperlukan meski masih terbuka ruang untuk mendapatkan keadilan dalam bentuk lain.

Apabila kita mencermati beberapa Putusan Pengadilan, maka penerapan asas litis finiri oportet ini dapat dikaitkan juga dengan asas nebis in idem. Sebagaimana contoh yang terdapat dalam perkara/sengketa perdata di kota Pekalongan antara pihak bernama Hj. MS dan TES.

Pada intinya dalam perkara tersebut Hj. MS mendalilkan di tahun 2010 pernah menitipkan sejumlah uang kepada TES dengan tujuan untuk membayar sebagian modal perjanjian kerjasama pembangunan gedung dan Room Chandra Karaoke beserta isinya. Adapun total uang yang dititipkan sebesar Rp, 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya, terjadi sengketa perdata antara Hj. MS dan TES. Hj. MS mendalilkan titipan uang yang diberikan kepada TES tidak sampai/sesuai dengan tujuan kerjasama, hingga kemudian Hj. MS pada tahun 2010 menggugat TES ke Pengadilan. Adapun perkara perdatanya telah inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dengan kesimpulan gugatan Hj. MS selaku Penggugat tidak dikabulkan baik oleh Judex Factie maupun Judex Jurist sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 40/Pdt.G/2010/PN.Pkl tanggal 11 Juli 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 350/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 29 November 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1840 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2013.